DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti sidang paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2021
Hukrim 5 tahun lalu
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diminta untuk mengkaji ulang pemotongan 35 persen gaji tenaga harian lepas dengan alasan untuk menghemat anggaran.
Politik 5 tahun lalu
Komisi I DPRD Kepulauan Meranti merespon keluh kesah tenaga honorer yang terancam dampak pemotongan 35 persen gaji dan pemberhentian secara masal pada akhir Desember 2021 mendatang.
Politik 5 tahun lalu