MERANTI - Komisi I DPRD Kepulauan Meranti merespon keluh kesah tenaga honorer yang terancam dampak pemotongan 35 persen gaji dan pemberhentian secara massal pada akhir Desember 2021 mendatang.

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Pauzi meminta kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil untuk mempertimbangkan kebijakan pemotongan 35 persen gaji dan wacana pemberhentian tenaga honorer.

"Beliau selaku kepala daerah, ketua partai, ditambah lagi mantan legislator Provinsi Riau tentu memahaminya. Dipertimbangkanlah yang mana kebijakan yang bisa merugikan masyarakat," tutur Pauzi, Rabu (28/7).

Dia berharap segala kebijakan yang diambil jangan sampai mengorbankan kepentingan dan berpotensi merugikan masyarakat yang selama ini bergantung hidup sebagai tenaga kerja honorer di Pemerintah Kepulauan Meranti.

"Jika wacana pemecatan seluruh honorer terjadi, tentu berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Untuk itu, saya akan tetap membela nasib rakyat," kata Pauzi, merespon gejolak masyarakat di Kepulauan Meranti.

"Ini menyangkut hajat orang banyak, maka saya akan tetap membela rakyat. Kepada tokoh masyarakat dan berbagai pihak agar dapat memberi masukan kepada kepala daerah untuk hal itu," tegasnya mengulang.

Legislator Partai Golkar itu juga menyarankan kepada seluruh masyarakat atau tenaga kerja honorer agar tidak terpancing wacana pemberhentian tersebut mengarah ke perpecahan di Kepulauan Meranti.

"Saya minta agar masyarakat tidak terpancing dengan isu tersebut. Sebab, hal itu masih berupa wacana. Kalau masalah pemotongan 35 persen gaji, kita akan mengadakan hearing lintas Komisi dengan beberapa OPD terkait," jelasnya.

Kemudian persoalan pemotongan 35 persen gaji tenaga honorer yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti, kata dia, merupakan solusi peduli pemerintah terhadap tenaga honorer melihat kondisi keuangan daerah lagi defisit.

"Kalau pemotongan gaji itu, Pemkab Meranti sudah berupaya mempertahankan nasib tenaga honorer, meski kondisi kuangan daerah kurang memungkinkan," ujar Pauzi, S.E.

"Kalau memang anggaran kita tak bisa dipaksakan, ya mau diapakan lagi. Ini mungkin solusinya gaji dipotong. Sementara kita lihat di kabupaten/kota lain sudah ada sebagian yang merumahkan tenaga honorer," pungkasnya.