JAKARTA - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmy menerima piagam penghargaan atas keberhasilan Pemkab Kepulauan Meranti meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 dari Menteri Keuangan Muhammad Chatib Bisri di Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (12/9/2014) malam.

Penghargaan tersebut merupakan yang kedua kalinya secara berturut-turut diterima oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Piagam penghargaan diterima Masrul Kasmy bertepatan Acara Malam Apresiasi, seusai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014, dibuka oleh Wakil Presiden RI Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu RI, Jakarta.

Penghargaan dari Menkeu RI berkat prestasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah memperoleh penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan tahun anggaran 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Masrul Kasmy menjadi salah satu dari 136 kepala daerah di tanah air yang menerima piagam penghargaan dari Menkeu RI tersebut. Pada acara itu, Menkeu RI M. Chatib Basri mengatakan piagam penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah karena berprestasi dalam penyelenggara pengelolaan keuangan Negara.

Menurut dia, penghargaan itu berkat Opini WTP dari BPK RI. Tujuan lain, sebagai wujud motivasi dari Pemerintah Pusat kepada kepala daerah dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah bersifat transparansi dan akuntabel.

Menkeu mengajak seluruh kepala daerah di tanah air untuk terus menata kerja di pemerintahannya dengan lebih memfokuskan perbaikan di bidang keuangan. Dia mengharapkan, Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2014 menjadi motivasi bagi kepala daerah lain agar bisa meraih Opini WTP di masa akan datang.


Wakil Bupati Kepulauan Meranti Masrul Kasmy ketika berbincang dengan riauheadlinecom mengakui penghargaan diterima dari Menkeu RI merupakan apresiasi dari kinerja yang dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti dalam mengelola keuangan daerah lebih transparansi dan akuntabilitas.

“Penghargaan atas keberhasilan meraih WTP ini merupakan yang kedua kalinya kita terima. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Pemkab Kepulauan Meranti. Diharapkan, Opini WTP bisa dipertahankan pada LHP Keuangan tahun 2014,” ucapnya.

Menurutnya, tahun lalu penghargaan serupa diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti Irwan. Penghargaan ini diberikan kepada seluruh provinsi dan kabupaten/ kota yang berhasil merain WTP dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2013.

“Kita bersyukur bisa mempertahankan penghargaan ini sebanyak dua kali. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mempertahankan prediket WTP tersebut sehingga akan kembali mendapatkan penghargaan khusus ini,” kata Masrul Kasmy.

Menurutnya, tidak banyak daerah baru yang berhasil merain WTP dalam pengelolaan keuangan. Atas dasar itu pengakuan dari pemerintah pusat ini harus menjadi motivasi agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik lagi.

Diakui Wakil Bupati dua periode ini, Pemkab Kepulauan Meranti tetap konsisten dalam mengelola keuangan dengan sistem akuntabilitas. Sehingga tidak terjadi penyimpangan, penyelewenangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

“Kedepan, aparatur harus lebih profesional lagi dalam mengelola keuangan daerah sehingga bisa memberikan dampak postif terhadap penggunaan keuangan daerah sehingga menedapatkan WTP,” ajak dia.

Menurut Masrul, penilaian WTP dilakukan BPK RI sifatnya global. Pemkab Meranti, kata dia, akan tetap konsisten pada aturan berlaku, seperti pelaporan tepat waktu, penggunaan anggaran sesuai prosi.

Dia menambahnya, transparansi bukan saja dalam sistem pengelolaan keuangan, namun harus dilakukan dalam sistem pelelangan kegiatan proyek melalui LPSE. Sehingga semua orang bisa mengakses seluruh kebijakan pemerintah daerah tertuang dalam APBD Meranti.****(adv)