• Home
  • Advertorial
  • Kerja Keras DPRD Dumai Tahun 2016-2017 Lahirkan 21 Keputusan dan 14 Perda

Kerja Keras DPRD Dumai Tahun 2016-2017 Lahirkan 21 Keputusan dan 14 Perda

Hadi Pramono Selasa, 14 November 2017 10:02 WIB
Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi menyerahkan berkas kepada Walikota Dumai Zulkifli AS.
DUMAI - Kerja keras Lembaga DPRD Dumai bersama Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2016 hingga 2017 berhasil melahirkan atau mengeluarkan 21 Keputusan DPRD Dumai sebagai Produk Hukum.

Kemudian kerja keras DPRD Dumai selama 2016 hingga 2017 juga berhasil menetapkan atau mengesahkan 14 Peraturan Daerah Kota Dumai. Produk hukum ini diharapkan bisa berjalan secara maksimal demi pembangunan Kota Dumai.

Lembaga DPRD Dumai Periode 2014-2019 dengan tampuk pimpinan Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi, Wakil Ketua DPRD Dumai Idrus dan Zainal Abidin selama tahun 2016 hingga 2017 berhasil melahirkan 21 keputusan.

21 Keputusan DPRD Kota Dumai selama 2016 hingga 2017 diantaranya;

Keputusan DPRD Dumai Tahun 2016

1. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Dumai Nomor  20/KPTS/DPRD/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

2. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 22/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

3. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 4/KPTS/DPRD/2015 Tentang Pembentukan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

4. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 21/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

5. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Dumai.

6. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Dumai Akhir Tahun Anggaran 2015.

7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus A, B dan C dalam Pembahasan 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016.

8. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021.

9. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

10. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

11. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai. (Kawasan Tanpa Rokok, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Perubahan atas Perda Kota Dumai Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai).

12. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang: 1. Pencabutan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 2. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

13. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2017.

14. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai. (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaga Adat Melayu, Pencabutan Perda Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, serta Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh).

15. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2016 Tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kota Dumai menjadi peraturan daerah Kota Dumai (APBD Kota Dumai Tahun 2017).

Keputusan DPRD Dumai Tahun 2017

1. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor  22/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

2. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 18/KPTS/DPRD/2014 Tentang Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

3. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi DPRD Kota Dumai.

4. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor  21/DPRD/2014 Tentang Pembentukan Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kota Dumai Masa Jabatan 2014-2019.

5. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016.

6. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2016.

Pengesahan 14 Peraturan Daerah Kota Dumai selama 2016 hingga 2017 diantaranya;

Pengesahan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016

1. Peraturan Daerah Kota Dumai   Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Kota Dumai.
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal  Di Kota Dumai.
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran,
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai  Tahun 2016-2021.
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 2015.
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun  2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai.

Pengesahan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2017

1. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
2. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai.

Ketua DPRD Dumai Gusri Effendi, mengatakan dengan adanya keputusan dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai bisa bekerja secara maksimal dalam rangka membangun daerah.

Saat berbincang dengan media ini, Selasa, 14 November 2017, Gusri Effendi juga memberikan beberapa Perda yang berhasil ditetapkan DPRD Dumai sebagai produk hukum untuk dijalankan pemerintah Kota Dumai.

Mengenai penjelasan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, secara otomatis Pemerintah Kota Dumai memiliki payung hukum untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan.

Gusri Effendi, merangkan dengan adanya Perda ini maka Pemerintah Kota Dumai melalui Instansi terkait bisa menanganai masalah lingkungan secara maksimal dikemudian hari.

"Kota Dumai memiliki bentangan bibir pantai cukup panjang dan menurut saya perlu adanya Perda sebagai Payung Hukum ketika ingin membangun dan melestarikan lingkungan secara berkelanjutan," jelasnya.

Menurutnya, perlindundan pengelolaan lingkungan hidup perlu dilaksanakan guna mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang dan menjamin kepastian hukum.

"Terpeliharanya berkelanjutan fungsi lingkungan hidup dan memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Tak hanya itu saja, hal tersebut juga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya.

Lantas mengenai Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai, diharapkan mampu untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat, nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat jati diri masyarakat Melayu.

"Dalam Perda LAMR Kota Dumai ini bertujuan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu di Kota Dumai," bebernya.

Diterangkannya, dalam Perda LAMR Kota Dumai ini juga sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Dumai sebagai masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

Kemudian masalah Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, ini sebagai amanat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4911 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

"Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan Walikota Dumai bersama DPRD Kota Dumai segera mencabut Peraturan Daerah yang dibatalkan tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," jelasnya.

Tampuk pimpinan DPRD Dumai, Gusri Effendi juga menjelaskan tentang pengesahan Perda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh.

"Perda sebagai instrumen untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan pemukiman yang layah huni serta meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman yang diindikasikan kumuh agar menjadi layak huni," jelasnya.

Dengan lahirnya Perda ini, kata suami Leni, nantinya digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Dumai dalam penanganan permukiman kumuh, sehingga penanganan permukiman kumuh di daerah dapat terwujud dengan baik.

"Pada prinsipnya Perda ini memiliki muatan pengaturan spesifikasi yang terdiri dari aspek pencegahan, peningkatan kualitas melalui pendekatan pola-pola penanganan, kualitas infrastruktur perumahan dan kasawan permukiman," ungkap Ketua DPRD Dumai.

Sementara Walikota Dumai, Zulkifli AS mengapresiasi kerja keras yang dilakukan DPRD Dumai pada tahun 2016 hingga 2017 telah melahiran produk hukum sebagai landasan Pemerintah Kota Dumai dalam menjalankan tugasnya.

"Atas nama Pemerintah Kota Dumai saya menyampaikan penghargaan yang setingi-tingginya dan terima kasih atas terjalinnya kerja sama yang baik selama ini, semoga kita semua bisa memberikan pelayanan terbaik bagi kelanjutan pembangunan," ucapnya.

Mudah-mudahan dengan lahirnya empat Perda ini, kata orang nomor satu di Kota Dumai, sebagai wujud karya bakti bersama guna mewujudkan kesejahteraan yang didambakan seluruh masyarakat Kota Dumai.

(advertorial/advertorial)
Tags DPRD-DumaiDPRD DumaiPerdaWalikota-DumaiWalikota Dumai
Komentar