MERANTI - Pemerintah pusat akan memotong Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas)  untuk daerah penghasil Migas tahun 2015  sebesar 22 persen. Kebijakan tersebut dampak dari harga minyak dunia yang terus menurun. 

Imbas DBH yang dikurangi oleh pemerintah pusat itu sangat dirasakan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan berkurangnya anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2015  sebesar 22 persen yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar lebih. 

Maka APBD Kepulauan Meranti menjadi Rp1,3 triliun yang sebelumnya telah disahkan sebesar Rp1.6 triliun, dan akan berdampak kepada pembangunan daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) kabupaten kepulauan meranti Bambang Suprianto mengatakan pihaknya sudah menerima informasi resmi dari Pemerintah Pusat bahwa penurunan DBH Migas untuk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2015 mencapai 22 persen atau sebesar 300 miliar lebih. Saat ini DBH dari sektor Migas yang diterima Kepulauan Meranti sekitar Rp 400 Miliar.

Hal itu menurutnya akan segera disikapi terutama dalam pelaksanaan anggaran APBD tahun 2015. Menurutnya lagi, angka penurunan itu yang akan diterima Meranti berdampak langsung pada program anggaran pembangunan yang akan dilakukan tahun ini.

Di sisi lain dikatakan, menyikapi pengurangan dana DBH itu Pemda akan mencoba mencari beberapa solusi untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan DBH Migas tersebut. Salah satunya adalah dengan menggenjot sektor pajak yang menjadi sumber PAD yang memiliki kontribusi cukup besar. 

Pihaknya juga akan mendorong seluruh SKPD agar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Seperti dari penerimaan sektor pajak PBB P2 yang sudah menjadi kewenangan pengelolaan daerah.

Terkait hal ini, Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H.Irwan Nasir saat membuka Musrenbang RKPD, Kamis (2/4/2015) meminta kepada setiap SKPD untuk mengevaluasi program yang telah dibuat sebelumnya dan mensiasatinya dengan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial.

"Segala kegiatan yang bersifat seremonial harus dievaluasi kembali dan dikurangi. Sehingga program pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas menjadi prioritas utama. Dengan demikian anggaran yang sedikit bisa dilaksanakan dengan efisiensi tinggi," terangnya lagi.