PEKANBARU - Kendati inflasi Riau bisa ditekan hingga hanya 0,27 persen pada Ramadhan dan lebaran lalu, namun perekonomian Riau dinilai masih lemah. 

Untuk itu, Bank Indonesia minta intansi terkait melakukan pengawasan terhadap Roadmap Pengendalian inflasi kabupaten/kota sesuai hasil Capacity Building TPID tanggal 18-20 April 2017. 

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, Siti Astiyah, Senin (10/7/17). Menurutnya perlu langkah dan strategi khusus supaya masalah tersebut bisa diatasi.

"BI merekomendasikan solusi jangka pendek. Di antaranya melakukan monitoring pencapaian Roadmap Pengendalian lnflasi Provinsi Riau yang telah disusun pada tahun 2016," katanya.

Dia menambahkan, selanjutnya, solusibyang perlu dilakukan adalah melakukan pembentukan BUMD Pangan sebagai lembaga penyangga cadangan pangan daerah serta modal dasar penyusunan rencana kerjasama antara daerah. 

Percepatan realisasi APBD dan proyek pembangunan infrastruktur pangan antara lain pasar induk, jalan tol, pengembangan pelabuhan serta perbaikan kualitas jalan untuk kelancaran distribusi pangan. 

Kemudian, pelaksanaan rapat koordinasi yang di dalamnya kondisi pasokan dan kebutuhan pangan, monitoring perkembangan harga pangan utama memanfaatkan aplikasi Pusat lnformasi Harga Pangan Strategis secara harian.

Ditambahkan Siti Astiyah, melakukan pengawasan dan inspeksi ke pasar dan gudang distributor, publikasi secara masif upaya pengendalian inflasi dalam rangka pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Kemudian mengimbau untuk antisipasi upaya aksi borong, penimbunan dan profit taking berlebihan, penyelenggaraan bazar murah dengan melibatkan pihak swasta dalam pelaksanaanya. 

Selanjutnya, katanya, selain perlu mengkomunikasikan rencana program ke tingkat kabupaten/kota untuk dapat ditindaklanjuti di daerah, juga perlu memperkaya data basis pangan regional (kebutuhan, kemampuan pasokan domestik, pasokan dari luar dan daerah pemasok pangan.