• Home
  • Ekbis
  • Bupati Meranti Menstimulasi Pertumbuhan Dunia Usaha

Bupati Meranti Menstimulasi Pertumbuhan Dunia Usaha

Senin, 27 April 2015 19:38 WIB
MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, mengatakan, ia terus berupaya menstimulasi pertumbuhan dunia usaha di Kepulauan Meranti melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang terencana dalam APBD.

"Percepatan penyediaan lapangan kerja memang belum sebanding dengan tubuhnya jumlah pencari kerja," kata Bupati Irwan, saat menjadi narasumber dalam seminar Forum Rakyat Meranti Bicara (FRMB) di Ballroom Afifa Sport Selatpanjang, belum lama ini.

Oleh karenanya, lanjut Bupati, Pemda Kepulauan Meranti terus berupaya mendorong pertumbuhan entrepreneur, dimana sekitar 60 persen APBD dialokasikan kepada program SKPD yang bersentuhan langsung dengan sektor perekonomian masyarakat, khususnya terhadap kelompok usaha kecil dan menengah.

Diungkapkan Bupati, setiap tahun ada 2700 siswa lulusan SLTA. Sekitar 700 orang diantaranya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar daerah, 500 orang masuk dunia kerja dan perguruan tinggi di dalam daerah, namun sekitar 1500 orang lagi menjadi pengangguran.

"Rata-rata peningkatan pengangguran 2000 orang setiap tahun, diantaranya berasal dari sekitar 500 orang yang kembali ke daerah setelah menyelesaikan pendidikan S1 atau D3. Kemudian yang terbesar sekitar 1500 orang dari tamatan SLTA," ungkap Bupati.

Untuk mengatasi permasalahan itu, kata Bupati, pemda harus terus meningkatkan pendapatan daerah agar bisa melakukan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, yang pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Pemerintah Daerah, jelas Bupati lagi, sangat memerlukan adanya peran dan dukungan bersama dari semua pihak, terlebih lagi banyak kewenangan urusan ekonomi yang tidak dipegang oleh pemerintah daerah, sehingga menyulitkan upaya pemda menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

"Bagaimana kita bisa menekan inflasi dengan menekan harga barang lebih rendah dari nilai uang, sementara banyak kewenangan urusan ekonomi yang tidak dipegang pemerintah daerah, salah satunya seperti menyangkut masalah kuota BBM," jelas Bupati. 

(adv/hum/fan)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags
Komentar