• Home
  • Ekbis
  • Kebijakan Pembatasan Impor Bawang Lewat Dumai Dinilai Hambat Petumbuhan Ekonomi

Kebijakan Pembatasan Impor Bawang Lewat Dumai Dinilai Hambat Petumbuhan Ekonomi

Kamis, 20 Agustus 2015 05:33 WIB
DUMAI - Kebijakan pembatasan pintu masuk impor bawang merah di pelabuhan Kota Dumai dinilai telah menghambat kemajuan sektor ekonomi di kota pesisir Provinsi Riau.

Penggiat ekonomi syariah di Provinsi Riau, Rizal Akbar, menilai regulasi yang dibuat pemerintah seharusnya untuk tujuan meningkatkan gairah dan geliat perekonomian daerah menjadi lebih maju dan bukan malah sebaliknya.

"Impor bawang sebelumnya jadi unggulan Dumai karena ekonomi menggeliat. Namun sejak dibatasi masuk di pelabuhan, maka menjadi penghambat laju sektor usaha," kata Rizal Akbar dalam dialog dan diskusi umum tentang peluang dan tantangan dunia usaha digelar oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Dumai, kemarin.

Dia menjelaskan, akibat kebijakan ini akhirnya membuat banyak pekerja dan buruh yang sebelumnya menggantungkan hidup dari aktivitas bongkar muat barang jadi kesulitan ekonomi.

Disamping itu, harga kebutuhan komoditi bawang merah di pasaran menjadi tinggi dan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat kalangan ibu rumah tangga.

"Melalui dialog dan diskusi umum ini diharapkan lahir sebuah gagasan atau solusi yang bisa membangkitkan kembali sektor usaha masyarakat buruh dan harga kebutuhan terjangkau," ungkapnya.

Aktivis buruh di Dumai Agus Budianto menyebutkan agar pemerintah merevisi Permentan 43 tahun 2012 soal impor bawang dan menjadikan pelabuhan Dumai sebagai pintu masuk untuk kepentingan masyarakat banyak.

Sebab, dengan dibukanya impor bawang melalui Pelabuhan Dumai untuk menjamin pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal yang bertumpu pada sektor perdagangan, jasa dan pengangkutan dengan banyak pekerja.

"Pembatasan masuk impor bawang lewat pelabuhan menyebabkan marak aktivitas penyelundupan dan harga selangit di pasaran, karena itu kita berharap kebijakan ini ditinjau ulang," harap Ketua Majelis Persekutuan Pemuda Melayu Serumpun (MPPMS) Dumai ini.

Dia menilai pemerintah seharusnya memberi kesempatan bagi pelabuhan yang dibatasi impor untuk melengkapi sarana dan fasilitas agar bisa menjadi pintu masuk dan mampu memenuhi kebutuhan lokal.

Praktisi ekonomi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta, Dr Suprayitno, berpendapat masyarakat dan pelaku usaha di Dumai agar lebih kreatif menggali potensi ekonomi unggulan yang bisa dihandalkan untuk menunjang perekonomian dan kehidupan.

"Kita harus giatkan usaha kecil dan menengah untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi karena akan menyentuh langsung ke masyarakat," ungkap Ketua Apindo Provinsi DKI Jakarta ini.

Kegiatan diskusi umum tentang peluang dan tantangan dunia usaha digelar oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) bekerjasama dengan Pemerintah Kota Dumai dan Institut Agama Islam Taffaquh Fiddin Dumai.

Peserta dalam diskusi ini, terdiri dari berbagai macam unsur, seperti pemerintah daerah, MUI, aktivis buruh, pelaku usaha, importir, mahasiswa dan jurnalis.

(rdk/ant)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Tags
Komentar