BENGKALIS - Sejumlah elemen masyarakat mendukung upaya DPRD Kabupaten Bengkalis yang berkeinginan untuk menyatukan visi merebut porsi dana bagi hasil (DBH) sektor Migas Kabupaten Bengkalis ke pemerintah pusat, menyusul dirintisnya masalah ini oleh DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang mengalami nasib yang sama dengan Kabupaten Bengkalis.

Hal itu dikemukakan, Ketua KOM-Bukit Batu dan Siak Kecil Wan M Sabri, Rabu (22/4). Menurut Wan M Sabri, dipangkasnya kembali DBH sektor Migas Kabupaten Bengkalis yang hanya mendapatkan Rp 800 miliar dari yang seharusnya Rp 2,2 triliun, tentunya hal ini menjadi keharusan yang perlu dipikirkan oleh kalangan legislatif (DPRD Bengkalis, dan Eksekutif.

Menurut Wan, apa yang dipaparkan oleh Pansus Keadilan Dana Perimbangan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara saat berkunjung ke DPRD Kabupaten Bengkalis, Selasa (21/4) lalu sangat tepat. Selama ini pemerintah pusat tidak berlaku tranparan, dan adil membagi porsi anggaran ke kabupaten yang terkenal dengan hasil minyak bumi, dan perkebunan.

Ia mengungkapkan, jika Kabupaten Bengkalis saat ini sangat membutuhkan dana lebih dalam hal pembangunan infrastruktur, dan menggali potensi sumber pendapatan. Berbeda dengan DKI Jakarta yang sudah mapan dalam hal potensi sumber pendapatan.

"Kami mendukung upaya DPRD Bengkalis yang turut bergabung memperjuangkan porsi dana bagi hasil (DBH). Apalagi, Kabupaten Bengkalis termasuk daerah penghasil minyak bumi terbesar, setelah Kampar, Siak, dan Rokan Hilir, dan Dumai, naif rasanya, jika daerah penghasil tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,"kata Wan M Sabri.

Senada diutarakan, Ketua Jaringan Pemantau Media (JPM) Indra Jaya, selama ini Kabupaten Bengkalis sama sekali tidak memiliki data dari perusahaan penghasil migas terkait ril produksi minyak bumi. Begitu juga lahirnya Asosiasi Migas yang hanya sebagai legitimasi di pemerintah pusat.

"Harapan kita, DPRD Bengkalis turut berjuang dan bisa sama seperti perjuangan yang dilakukan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, walau Kutai Kartanegara memiliki APBD yang mencapai Rp 6,9 triliun dengan kecamatan sebanyak 18 kecamatan, mereka ternyata juga masih kekurangan dana untuk membangun infrastruktur, apalagi Kabupaten Bengkalis yang hanya memiliki APBD sebesar Rp 4,9 triliun dengan 8 kecamatan masih butuh dana lebih lagi untuk penguatan infrastruktur,"katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi menyambut baik, dukungan dan niat ini, apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meminta pemerintah pusat tranparan dalam hal, pembagian porsi DBH bagi daerah penghasil.

"Ibarat kata, kita dan DPRD Kukar bertemu dipersimpangan jalan, dengan satu tujuan yang sama. Walau, kalah cepat dari DPRD Kukar, tentunya kita setuju dengan apa yang disampaikan kawan-kawan dari DPRD Kutai Kartanegara," jelasnya menambahkan. 

"Sebagai daerah penghasil dan memiliki APBD yang cukup besar diatas kita Kabupaten Bengkalis, tentunya hal ini akan kita pelajari, dan analisa secara akademisi, dengan tujuan yang sama. Sebagai daerah penghasil, tentunya kita tidak ingin diperlakukan pusat tanpa tranparansi DBH selama ini,"katanya.