DUMAI - Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan atas gugatan Pasar Gedang Dock Yard Kota Dumai yang telah menetapkan hak milik PT Patra Niaga serta mengeksekusi lahan yang selama ini diduduki pegadang dan direlokasi ke Pasar Kelakap Tujuh.

Untuk itu Dinas Perdagangan melalui Bidang Pengelolaan Pasar Kota Dumai bersama Komisi II DPRD Dumai memantapkan dan melakukan inspeksi guna meninjau persiapan lapak pasar Kelakap Tujuh untuk relokasi.

Bidang Pengelolaan Pasar, Bambang Wardoyo, Sabtu (04/01/2017), menjelaskan bahwa kunjungan Komisi II tersebut merupakan peninjauan untuk pemantapan pasar Kelakap Tujuh jelang dilakukannya eksekusi.

"Bulan maret mendatang akan dilakukan eksekusi dari pihak PT Patra Niaga. Alhamdulilah, mereka komit untuk menganggarkan biaya eksekusi melibatkan Pengadilan, Kejaksaan dan aparat Kepolisian," ujar Bambang.

Lanjut Bambang menjelaskan, saat ini kios Pasar Kelakap Tujuh berjumlah 403, jika nanti memang terjadi relokasi dan pedagang membludak, maka akan dilakukan penimbunan serta penambahan lapak pada sisa lahan yang ada di samping bangunan pasar.

"Kesuksesan relokasi tergantung dari PT Patra Niaga, untuk itu kita mempersiapkan prasarana seperti jalan tembus dari dua sisi pasar, serta penambahan lapak pedagang," ujar Bambang.

Ditambahkannya, terkait pemantapan lahan Dinas Pengelolaan Pasar sudah berkoordinasi dengan Dinas PU untuk penimbunan jalan alternatif, dan jalan utama.

"Selain prasarana jalan, kita juga persiapkan penimbunan untuk pemantapan lahan dengan dukungan anggaran di perubahan APBD 2017 mendatang," jelasnya.

Bambang meyakini, jika pasar Kelakap Tujuh berfungsi maksimal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diraup sebesar Rp1 miliar untuk seluruh pasar di Kota Dumai.

"Masing-masing Kios akan dipungut retribusi sesuai perda setiap hari Rp4000, sementara untuk lapak terbuka Rp2000 dan lapak diluar kios Rp1000," tutupnya.