JAKARTA - Desakan agar meninjau kembali kebijakan yang menerapkan pungutan dana pengembangan sawit atau CPO Supporting Fund (CPO Fund) pada ekspor CPO semakin menguat. Desakan paling gencar berasal dari petani kelapa sawit, baik petani mandiri maupun plasma. 

Para petani meyakini, penerapan CPO Fund membuat penghasilan petani dari penjualan minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) terpangkas sehingga makin memberatkan. 

Ketua Umum Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) AM Muhammadiyah telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengoreksi kebijakan tentang pungutan ekspor CPO tersebut. "Pungutan itu mengancam keberlangsungan hidup 4 juta petani sawit plasma," ujarnya, Kamis (4/2) kemarin.

Muhammadiyah bilang, pungutan terhadap ekspor CPO sebesar US$ 50 atau setara Rp 700.000 per ton ini sangat memengaruhi pendapatan petani. Pertama, dari penjualan tandan buah segar (TBS) sawit. Fakta di lapangan, meski yang kena eksportir, pabrik pengolah kelapa sawit membebankan langsung biaya itu kepada petani. 

Apalagi, saat ini, harga TBS terus turun dari Rp 1,2 juta per ton menjadi sekitar Rp 500.000–Rp 700.000 per ton. Sebelum ada pungutan CPO Fund, pendapatan yang diterima petani plasma setiap menjual 5 ton TBS sawit sebesar Rp 3,5 juta. Pasca kebijakan ini, pendapatan susut menjadi Rp 2,8 juta saja, atau setiap ton dihargai Rp 560.000. 

Kedua, petani juga tidak merasa terbantu dengan dana yang dikumpulkan ini. Pasalnya, dana CPO Fund lebih banyak dialokasikan ke industri biodiesel yang tak ada dampak langsung bagi petani.

Selama ini, banyak petani yang tak tahu pemanfaatan dana ini karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Apalagi untuk bisa ikut program peremajaan atau replanting kebun sawit, petani harus penuhi syarat yang cukup berat, seperti lahan potensial bersertifikat Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO), tidak berada di hutan, dan tidak menggunakan lahan bekas pembakaran. Selain itu, petani yang dibantu harus menggunakan dana kredit dari perbankan untuk penanaman.

Menanggapi banyak desakan itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Bayu Krisnamurthi membantah bahwa petani tidak langsung merasakan dampak dari subsidi biodiesel. Saat ini harga CPO di pasar global sudah mulai naik dari US$ 575 menjadi US$ 600 per ton berkat penyerapan biodiesel di dalam negeri.

Sumber: Kontan.co.id