DUMAI - Tim anggaran pemerintah daerah Kota Dumai rapat koordinasi membahas hasil verifikasi APBD tahun 2017 dari Pemerintah Provinsi Riau untuk penyempurnaan terhadap beberapa koreksi dan masukan.

Anggota TAPD Dumai Marjoko Santoso mengatakan, terhadap hasil verifikasi apbd ini dilakukan klarifikasi ke sejumlah organisasi perangkat daerah terkait agar disesuaikan dengan ketentuan berlaku.

"Provinsi minta anggaran disesuaikan ketentuan karena ditemukan ada penganggaran yang salah, harus dirasionalisasi dan dihapus," kata Marjoko Jumat pekan lalu.

Dijelaskan, hasil verifikasi yang salah seperti kode rekening penganggaran terkait pendanaan tenaga honor, kemudian daerah agar mengurangi anggaran dan kegiatan yang bersifat seremoni.

Namun untuk rasionalisasi anggaran sekitar 15 persen, lanjutnya, sifatnya menunggu dan masih bisa disesuaikan dengan kondisi perkembangan pendapatan daerah dari transfer pusat untuk daerah.

"Karena masih ada dana pemerintah pusat tahun 2016 belum ditransfer, dan rasionalisasi anggaran ini masih menunggu petunjuk lebih lanjut," sebut Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Dumai ini.

Terkait tenaga honor, sudah disepakati bahwa diawal tahun bisa dilakukan pengangkatan ulang oleh kepala satuan kerja sesuai kebutuhan dan tiap kegiatan, tidak lagi sistem tahunan.

Setelah pembahasan hasil verifikasi rampung, selanjutnya dilakukan persetujuan bersama kepala daerah dan pimpinan lembaga legislatif, kemudian diusulkan lagi ke Pemerintah Provinsi Riau untuk penetapan.

Wali Kota Dumai Zulkifli As mengatakan, anggaran daerah tahun 2017 yang disepakati sebesar Rp1,167 triliun mengalami efesiensi karena pemerintah mesti membayar utang kegiatan 2016 lalu sekitar Rp80 miliar.

"Kondisi keuangan ini membuat kita agar berhemat, tapi kinerja tetap harus maksimal dalam memberikan pelayanan publik, dan diusahakan juga mencari sumber pembiayaan lain di provinsi atau pemerintah pusat," katanya.