PEKANBARU - PT Pertamina (Persero) Marketing Branch Riau Sumbar menyatakan konsumsi BBM nonsubsidi di Kota Pekanbaru sangat kecil walau jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut relatif banyak dibanding kabupaten/kota di Provinsi Riau.

"Konsumsi BBM nonsubsidi terutama jenis pertamax plus di Pekanbaru masih standar, walau kita pernah melakukan pengendalian BBM bersubsidi setiap SPBU," ujar Senior Sales Executive Retail X Riau Pertamina Riau-Sumbar Drestanto Nandiwardhana di Pekanbaru, Senin (8/9/14).  

Menurutnya, pemasaran pertamax plus pada daerah yang berjuluk "Kota Bertuah" sekitar 400 kiloliter per bulan. Jumlah tersebut masih sangat kecil, jika dibandingkan dengan konsumsi premium 40.000 kiloliter per bulan.

Sedangkan bagi kendaraan bermotor pengguna biosolar pada SPBU yang terdapat di Pekanbaru berjumlah sekitar 4.000 kiloliter per bulan, sedangkan pengganti biosolar yakni pertamina dex baru sekitar 60 kiloliter per bulan.

"Padahal dari 41 unit jumlah SPBU yang beroperasi di Pekanbaru, sedikitnya terdapat 30 unit SPBU menyediakan pertamax plus. Sedangkan pertamina dex, kami ada empat titik. Jadi, tidak ada lagi kata sulit dalam mendapatkan pertamax plus terutama di Kota Pekanbaru," ucapnya.

Data terakhir PT Pertamina Marketing Branch Riau Sumbar, saat ini terdapat 140 unit SPBU di Provinsi Riau dengan jumlah konsumsi BBM bersubsidi jenis premium sekitar 75.000 kiloliter per bulan, sedangkan BBM non subsidi pertamax plus sekitar 600 kiloliter per bulan.

Sedangkan BBM bersubsidi jenis biosolar setiap bulan dikosumsi sekitar 66.000 kiloliter atau lebih kecil dengan konsumsi BBM non subsidi jenis pertamina dex yang SPBU hanya mampu menjual sekitar 200 kiloliter per bulan.

"Kendaran yang lalu lalang di Pekanbaru seharusnya menggunakan pertamax plus, kalau kita lihat di "manual book". Sedangkan di Riau bagi kendaraan industri, seharusnya gunakan BBM non subsidi pertamina dex yang kualitasnya lebih bagus dari biosolar," kata Drestanto.  

Joni Sirait, supir truk pengangkut buah kelapa sawit mengatakan, pemilik kendaraan hanya memberikan ongkos untuk bahan bakar sesuai dengan harga BBM bersubsidi.

Akibatnya, supir tidak mungkin membeli BBM non subsidi yang harganya bisa dua kali lipat lebih mahal. "Tidak mungkin saya mau merugi," ujarnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Permen ESDM No.1/2013 menyatakan mulai 1 Februari 2013 melarangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan instansi pemerintah daerah, BUMN dan BUMD yang berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan.***(ant-adi)