DUMAI - Ketua Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Riau, Dikdik Sadikin, menilai Pemerintah Kota Dumai bisa saja meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian atau WTP, asalkan perilaku pejabat diubah.

"Dumai belum mencapai opini pengelolaan keuangan wajar tanpa pengecualian karena masih pejabatnya tersangkut pidana korupsi," kata Dikdik menghadiri pengukuhan satuan tugas sapu bersih pungutan liar di lingkungan Pemkot Dumai di gedung daerah Pendopo Sri Bunga Tanjung Dumai, Selasa.

Menurut dia seperti dikutip antarariau.com, jika masih ada aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Dumai tersangkut kasus tindak pidana korupsi, maka ini menjadi catatan bagi bpkp untuk memberikan penilaian opini wtp tersebut.

Dijelaskannya, setiap pemerintah daerah memiliki pejabat inspektur yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan khusus internal, guna memastikan apakah kategori kesalahan administrasi atau pidana.

Setiap penggunaan anggaran di daerah terlebih dahulu menjadi kewenangan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan, kemudian diteruskan ke BPKP untuk proses lebih lanjut.

Namun sejauh ini diakui dia masih ada pejabat inspektur daerah tidak melaporkan hasil pemeriksaan internal yang ditemukan ada indikasi pidana ke aparat penegak hukum, padahal wajib dilaporkan.

"Inspektorat daerah hanya pemeriksa awal, tapi yang memutuskan di penghujung adalah badan pemeriksa keuangan, dan ini sering disalah artikan seolah-olah jika inspektur sudah menyatakan bersih belum tentu sama saat pemeriksaan akhir," ucapnya.

Dia juga sambut baik dibentuknya satuan tugas sapu bersih pungutan liar di lingkungan Pemkot Dumai dan berharap bukan sekedar upacara resmi, tapi harus dikerjakan dengan segenap hati karena resiko pekerjaan semakin besar.

Sementara, Wali Kota Dumai Zulkifli As berpesan agar satgas saber pungli yang dikukuhkan untuk memberantas pungutan liar yang tidak berdasarkan aturan dan yang sifatnya dapat menghambat pelayanan publik.

"Kita sepakat untuk membuat daya saing kota ini terus meningkat dengan harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, semua yang sifatnya menghambat mesti dibasmi bersama," kata wali kota.