BENGKALIS - Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkalis di demo puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Demi Keadilan, Senin (29/8/16) terkait dana hibah Rp23 miliar.

Demo masyarakat mendapat kawalan ketat dari puluhan aparat Kepolisian Resor (Polres) Bengkalis, massa menuntut pertanggungjawaban KPU Bengkalis diduga melakukan pemborongan publik. 

Kemudian, diduga telah membuat berita acara rekayasa untuk menutupi kepentingannya yang terselubung. Menurut mereka, tidak terdapat laporan tertulis dari masyarakat yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilukada di Bengkalis. 

Mereka juga mendesak agar KPU Bengkalis terkait penggunaan dana hibah sebesar Rp23 miliar yang dinilai tidak transparan. 

Sementara itu, Ketua KPU Bengkalis Defitri Akbar memberikan penjelasan bahwa sampai sejumlah tahapan sesuai dengan mekanisme. Segala bentuk kejanggalan dan gugatan menunggu proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Defitri juga menegaskan, bahwa terkait penggunaan anggaran senilai Rp23 miliar, bahwa dana tersebut direalisasikan sebagaimana mestinya. Dan jumlah anggaran yang tidak terpakai telah dikembalikan ke negara. 

Usai berdemo ke KPU massa bergerak menuju DPRD Bengkalis untuk kembali menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak DPRD Bengkalis untuk memanggil KPU Bengkalis terkait hal tersebut.