• Home
  • Hukrim
  • KONI Bengkalis Fasilitasi Jasa Pengacara, Tapi Tak Semua Cabor

KONI Bengkalis Fasilitasi Jasa Pengacara, Tapi Tak Semua Cabor

Roni Pratama Jumat, 26 Maret 2021 19:37 WIB
KONI bengkalis
BENGKALIS - Upaya pemanggilan saksi-saksi terus dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam Kasus dugaan Korupsi penyimpangan dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2019 masih berjalan sebagaimana mestinya, terlihat bergantian kehadiran pengurus KONI dan cabang olahraga (cabor) dikantor Kejari jalan pertanian kecamatan Bengkalis.

Mereka datang memenuhi panggilan penyidik, tidak lain sebagai saksi dalam proses penyidikan yang sudah terjadwal. Namun seiring waktu berjalan, perhatian juga tertuju pada keberadaan pengacara yang turut hadir mendampingi sebahagian terperiksa pada dugaan kasus tersebut.

Nampak hadir pada hari rabu (24/3/2021) itu sekretaris umum KONI Bengkalis Sahroni, dia datang dengan di dampingi empat orang pengacara, yang mana kedatangannya kali ini merupakan agenda pemanggilan kedua dari yang sebelumnya gagal menjalani proses penyidikan karena tiba-tiba sakit ketika baru dimulainya pemeriksaan. 

Bukan cuma Sahroni yang didampingi jasa pengacara anggota DPRD Riau Misliadi S.Hi pun juga sama pada hari senin minggu lalu (15/3/2021) beliau terperiksa dalam kapasitas sebagai ketua dari cabor Bola voli (PBVSI), begitu juga pemeriksaan bendaharanya Farida dihari yang sama.

Sempat disela jeda pemeriksaan wartawan berbincang dengan misliadi, secara ringkas disitu ia mengatakan pengacara itu dari KONI, dirinya ditelepon oleh Ketua KONI menawarkan pengacara, kalau dirinya misliadi mengakui tak punya duit untuk membayar pengacara, memang dari awal ianya bersama bendahara mau datang sendiri kepenyidikan.

"Namun pengakuan itu menjadi perhatian, karena ada juga sebahagian cabor ketika dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui KONI ada menyiapkan pengacara.

Lalu berikutnya awak media kembali mendapatkan informasi tambahan, baik yang ditemui langsung maupun melalui via telepon dari beberapa cabor yang sebelumnya telah menjalani proses pemeriksaan, begitu juga kebanyakan tidak mengetahui adanya jasa pengacara.

"Seperti ketua cabor aeromodelling M.Fachrorozi ia juga memang sama sekali tidak tau, namun di jelaskannya ya boleh saja pakai pendampingan hukum karena kan itu hak kata pria yang akrab disapa Agam itu, setiap warga Negara memiliki hak yang sama bila memang membutuhkan jasa pengacara, sebutnya.

Sambung Agam, kalau betul adanya KONI telah menyiapkan jasa pengacara sebagai pendamping hukum, menurutnya, fasilitas jasa itu mestinya layak diberikan sama bagi semua cabor, agar tidak menimbulkan diskriminasi dan prasangka buruk, kemudian bersedia atau tidak terpulang pada masing-masing cabor, artinya tawaran tetap dilakukan, pertimbangannya cabor yang terperiksa itu kan merupakan anggota sahnya KONI," terangnya.

Begitu juga dengan mantan ketua cabor Tarung Derajad H.Mustafa yang juga turut terperiksa, dimana pada tahun 2019 dirinya masih sebagai ketua, ketika dihubungi mengenai pengacara juga mengatakan tak mengetahui bahkan juga tidak pernah diberitau oleh KONI sendiri.

Ini yang kedua kali lanjutnya, dimana sebelumnya ia mengaku pada tahun 2020 yang lalu juga pernah dipriksa oleh pihak Reskrimsus Polda Riau di pekanbaru, penyelidikan nya sama terkait dana hibah KONI untuk tahun 2018-2019, namun tetap ketika itu pun ia jalani tanpa menggunakan jasa pengacara, jadi kalau yang sekarang penyidikan di Kejari Bengkalis ada pengakuan bahwa KONI menyiapkan jasa itu, aneh juga kenapa baru sekarang," sebutnya.

Tak kalah menarik pengakuan dari ketua cabor muaythai Kabupaten Bengkalis Ade janu harjayanto, selain baru mengetahui KONI menyediakan jasa pengacara pada pemeriksaan yang sekarang di Kejari Bengkalis, tapi kenapa inisiatif itu tidak ada ketika waktu cabor-cabor juga menjalani pemeriksaan di Polda Riau, ini menjadi pertanyaan sayo kata Ade atau coach Rambo sapaan akrabnya.

Timbul pertanyaan, apa karena pemeriksaan kali ini pihak KONI merasa tidak percaya diri maka baru sekarang menggunakan pengacara, seharusnya ketika di Polda juga begitu, apalagi ungkap Ade ia pernah mendengar bahwa KONI Bengkalis memang memiliki kuasa hukum dan informasi ini kita dengar langsung dari mulut ketua KONI Bengkalis.

Seingat Ade, kalau tidak salah kisaran awal tahun 2020, kami dari cabor muaythai bertemu dengan ketua KONI prihal diskusi perjuangan kuota atlit kami yang akan berlaga di PON Papua melalui proses Badan Abistrase Olahraga (BAORI) dan kita sempat ditawarkan oleh ketua KONI untuk menggunakan jasa pengacara yang di miliki KONI, waktu itu beliau mengatakan apa gunanya mereka (Pengacara-red) di bayar, kan kita sudah membayarnya setiap bulan bang, kurang lebih seperti itu bahasa yang disampaikan," beber Ade.

Masih Ade menambahkan lagi, pria yang merupakan pelatih PON dari cabang beladiri Muaythai, sangat menghargai pengacara bicara dalam konteks hukum, tapi kalau sudah masuk bicara pada wilayah teknis pembinaan atlit, mari silakan ketua KONI bersama pengacara datang ke camp kami dan saksikan secara langsung bagaimana kondisi semangat para atlit yang akan bertarung pada PON XX Papua Oktober nanti.

"Terakhir Ade mengingatkan Kabupaten Bengkalis termasuk gudang atlit berprestasi di Provinsi Riau, jadi mohon maaf kalau mengenai semangat tanpa pencitraan dari KONI sekalipun para kader-kader olahraga prestasi jauh sebelumnya semangat serta mental sudah terbentuk dan itu regenerasi hampir disemua cabang.***
Tags
Komentar
Berita Terkait