PEKANBARU : Zaiful Yusri, mantan Kepala BPN Kampar yang telah ditetapkan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sebagai tersangka, kembali diperiksa jaksa penyidik, guna mendalami dan melengkapi berkas perkaranya. 

"Selasa siang kemarin, tersangka ZY kembali kita periksa untuk melengkapi berkasnya, serta mendalami keterlibatannya dalam perkara itu," terang Kasi Penkum dan Humas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau Mukhzan, SH kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu (10/12/14) siang. 

Hingga saat ini, tersangka kasus korupsi Manipulasi Penerbitan SHM Kawasan Hutan Tesso Nilo (KHTN), Kampar itu belum ditahan karena dinilai masih korporatif menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau, telah memeriksa saksi-saksi di antaranya, H Hisbun Nazar, SH, Kepala Bagian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Rohul, dan juga selaku Ketua Panitia A di tahun 2002 di Desa Kepau Jaya, Kampar. 

Kemudian Subiakto, SH (anggota panitia A tahun 2002 di Desa Kepau, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dan Edi Erisman, SH. Selanjutnya saksi Rusman Yatim, anggota panitia A) serta Khaidir, Juru Ukur di BPN Kampar. 

Seperti diketahui, ZY ditetapkan Kejati Riau sebagai tersangka dalam perkara ini. Penetapan ini dilakukan setelah penyidik menemukan dua alat bukti, sesuai Pasal 184 ayat 1 KUHP. 

Kasus ini bermula pada 2003 hingga 2004 lalu, dimana Kantor Pertanahan Kampar menerbitkan 271 SHM atas nama 28 orang, seluas 511,24 hektare (Ha). 

Berdasarkan penyelidikan, penerbitan SHM tersebut tak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan No 03 tahun 1999 jo Nomor 09 tahun 1999. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan dengan benar sehingga rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon SHM, tidak dapat dijadikan dasar.

Selain itu, SHM yang diterbitkan tersebut berada di Kawasan Hutan Tesso Nilo, di Desa Bulu Nipis atau Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Akibatnya, negara dirugikan lebih kurang sebesar Rp5 Miliar. 

Atas perbuatannya, ZY dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.