PEKANBARU - Pembacaan amar tuntutan hukuman terhadap Syafrudin MT, terdakwa perkara korupsi pengembangan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) Siak, batal dilaksanakan hari ini, karena belum siapnya amar tuntutan oleh jaksa penuntut. 

Dalam persidangan yang dibuka Senin (4/8/14) pagi itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Siak Iwan Roy Charles, SH meminta kepada majelis hakim yang dipimpin oleh Sutarto SH MHum untuk menunda persidangan. 

"Isi tuntutan belum selesai Yang Mulia. Kami selaku JPU memohon kepada majelis hakim untuk kembali digelar pada Rabu (6/8/14) mendatang," ujar Iwan Roy Charles, SH.

Permintaan JPU tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. "Sidang kembali kita gelar pada hari Rabu (6/8)," ucap Sutarto sembari menutup persidangan.

Seperti diketahui, dalam dakwaan JPU, Syafrudin MT selaku Direktur PT KITB bersama-sama dengan saksi Raden Fathan Kamil selaku Dirut PT Miway Persada Makmur.

Pada 2008 hingga 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Perbuatan terdakwa yang terungkap pada 2008 lalu itu bermula, ketika Pemkab Siak berencana melakukan pengembangan KITB dengan dana yang dianggarkan Pemkab Siak sebesar Rp37,5 miliar. 

Anggaran puluhan miliar tersebut, terbagi dalam tiga tahap yakni pada 2004 sebesar Rp1,5 miliar, pada 2006 sebesar Rp6 miliar dan 2007 sebesar Rp30 miliar. Namun dalam realisasinya, anggaran sebesar Rp37,5 miliar tersebut tidak diperuntukan bagi kawasan pelabuhan. 

Dana tersebut malah dialihkan untuk pembelian kapal tanker senilai Rp17 miliar kepada PT TBMS, yang diketahui merupakan bentukan PT KITB dengan PT Miway Persada Makmur (MPM). 

Dalam pembelian kapal tanker ini, terdakwa bersama Raden Fathan Kamil, Dirut PT MPM membuat persetujuan Memorandum of Agreement (MoA) jual beli Kapal KM Fathimah milik PT TRUS seharga Rp90.250.000.000, tanpa ada penilaian independen terhadap harga kapal. 

Pembelian kapal ini, pihak pembeli harus menyerahkan deposit sebesar 10 persen dari harga jual kapal.

Selain itu, terdakwa selaku Direktur PT KITB juga menempatkan dana kepada BPRS Ummah (BPR Perusda) sebesar sebesar Rp9 miliar, yang mana pada progres ini tidak ada pada item kegiatan proyek KPTB. 

Akibat pembelian kapal tanker itu negara dirugikan sebesar Rp21 miliar dan kerugian penempatan dana di BPRS Umroh Rp4,5 miliar lebih. Jadi total kerugian negara akibat perbuatan terdakwa sebesar 25,5 miliar. 

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***(har)