PEKANBARU - Kalangan tokoh masyarakat Inhu kecewa terhadap sikap diam Bupati Indragiri Hulu terkait pengakuan perempuan asal Solo berinisial RA mengenai skandal seks mereka. Karena itu tadi siang mereka menggelar pertemuan yang digagas KNPI Inhu. 

Pertemuan tersebut dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan unsur lainnya. Mereka merumuskan beberapa poin penting menyikapi pengakuan korban skandal seks bupati Inhu Yopi Arianto. 

"Kondisi ini adalah darurat moral, karena itu kami sengaja berkumpul, bermusyawarah untuk membahas dan merumuskan solusi segala bentuk keresahan dan pesan dari seluruh masyarakat terhadap kondisi yang ada hari ini," ujar Ketua KNPI Inhu, Supri Handayani, sekaligus juru bicara yang menyampaikan hasil pertemuan tersebut.

Disampaikannya, para tokoh masyarakat tidak bisa tinggal diam dan bungkam terhadap segala kondisi yang terjadi saat ini. 

"Pemimpin itu adalah panutan, pedoman bagi setiap rakyatnya. Maka pemimpin itu memiliki konsekuensi untuk berakhlak terpuji. Karena dia akan menjadi contoh bagi masyarakat yang dipimpinnya," ujarnya seperti dikutip politikriaucom.

Karena itu, lanjutnya, tokoh masyarakat Inhu dari berbagai kalangan yang tadi siang menggelar pertemuan menyepakati tiga poin penting. 

Pertama, mendesak DPRD Inhu segera memanggil Bupati Indragiri Hulu dalam kaitannya dengan kasus dugaan perbuatan amoral/asusila yang telah merebak di masyarakat saat ini.

Kedua, mendesak DPRD Inhu segera mengusut tuntas dugaan kasus tindakan amoral yang dilakukan oleh Bupati Inhu Yopi Arianto dengan tindakan kongkrit membentuk Panitia Khusus (Pansus). Karena kabar tersebut telah menyebar dan meresahkan masyarakat Indragiri Hulu.

Ketiga, mendesak DPRD Inhu menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku apabila Bupati Indragiri Hulu Bapak Yopi Arianto, SE terbuti melakukan tindakan amoral/asusila.

Sementara itu, tokoh pemuda Inhu,  Irawan Adi Syaputra usai mengikuti pertemuan tersebut menambahkan, masalah ini harus disikapi dengan serius. Karena tak saja menyangkut nama baik pribadi bupati, tapi juga daerah.

"Karena itu, DPRD Inhu selaku representatif rakyat harus peduli dengan persoalan ini. Kita mendukung rencana dewan untuk membentuk Pansus. Karena kalau skandal seks tersebut benar adanya, maka bupati harus mengundurkan diri. Kalau tidak benar, maka harus beri penjelasan. Jangan diam seperti sekarang ini," tegas Ketua IMI Inhu yang yang akrab disapa Iwan ini.***(dok)