• Home
  • Hukrim
  • Riuhnya Pemasangan Plang Stop Operasi Sementara PKS SIPP di Mandau

Riuhnya Pemasangan Plang Stop Operasi Sementara PKS SIPP di Mandau

Hadi Pramono Kamis, 19 Agustus 2021 10:41 WIB
Tim Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, memasang plang pemberitahuan stop operasi sementara operasi PT Sawit Inti Prima Perkasa di Kecamatan Mandau, Bengkalis.
BENGKALIS - Resmi penutupan sementara operasi pabrik kelapa sawit PT Sawit Inti Prima Perkasa (SIPP) yang beroperasi di Jalan Rangau, Desa Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Penutupan sementara dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Penutupan paksa operasi PKS ini, karena mengabaikan limbah produksi dan merusak lingkungan sekitarnya. 

Tidak hanya itu, pihak perusahaan dinilai juga tidak koperatif. Karena sudah dua kali pemerintah setempat menyurati PKS SIPP terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan tahun 2020 lalu, tidak digubris sama sekali. 

Akhirnya sanksi administrasi paksaan pun dikeluarkan kepada PKS SIPP. Proses eksekusi yang dilakukan hari itu, merupakan eksekusi ketiga kalinya. Dua sebelumnya gagal eksekusi karena berbenturan dengan masyarakat.

Plang berisi pemberitahukan PKS PT SIPP dalam proses penegakan hukum DLH berdiri kokoh berada di jalan simpang masuk menuju PKS SIPP  Jalan Rangau RT1/RW 1 Kelurahan Pematang Pudu. 

Plang berukuran besar itu juga memberitahukan kepada PKS PT Sawit Inti Prima Perkasa, dilarang berproduksi hingga waktu yang ditentukan. Pemasangan plang itu berdasarkan SK Bupati Bengkalis NO.412/KPTS/VI/2021. 

Pemasangan plang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis, Dinas Kehutanan Bengkalis, DPMPTSP Kabupaten Bengkalis, Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kpolisian dan unsur TNI di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Tim Gabung dilarang masuk oleh kuasa hukum dan barisan warga beserta karyawan PT Sawit Inti Perkasa Prima. Mereka berkerumun di portal masuk dengan mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. Malah sebagian mereka, terlihat tak menggunakan masker.

Sekretaris DLH, Andris Wasono, Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas, M. Lamin, Kasi Limbah B3 Ed Junaidi, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Agus Susanto dan Kasubag Hukum Pendro Arrasyid SH, berhadapan langsung dengan 3 orang yang mengaku kuasa hukum PT SIPP ini. 

Puluhan anggota Satpol PP dan aparat kepolisian berjaga-jaga memantau situasi yang mulai memanas. Di saat itu pula, kuasa hukum PT SIPP dengan bernada tinggi menyampaikan penolakan atas pemasangan plang itu. 

Dengan suara tingginya dia mengatakan tak mau terima pemasangan itu apapun alasannya. "Saya keberatan. Apapun resikonya," jelas kuasa hukum itu bernada tinggi merahkan kepada Tim Gabungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Tim Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis menyampaikan kesalahan yang dilakukan PT Sawit Inti Prima Perkasa. Mulai dari tidak memiliki izin pembuangan limbah, penyimpanan limbah sementar (limbah B3), mencemari lingkungan dan dua kali jebolnya kolam IPAL.

Kemudian membuang air limbah langsung tanpa diolah dan lainnya. Namun penjelasan ini, tak didengar tim kuasa hukum PT SIPP. Mereka bersikeras menolak pemasangan plang sanksi hukum Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis. 

Malah mereka mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab atas SK Bupati itu. Tim DLH yang sedari awal berusaha sabar dan banyak mendengar tim kuasa hukum PT SIPP ini, akhirnya mulai terpancing emosinya. 

Apalagi ketika kuasa hukum mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap SK Bupati Bengkalis itu.

"Yang bertanggung jawab Pemkab Bengkalis. Mau bapak terima atau tidak, hari ini kami pasang plang ini. Kalau bapak mau gugat silahkan melalui jalur hukum. Bukan berdebat disini," tegas Ed Junaidi.

Gerah akan sikap kuasa hukum PT SIPP ini, tim DLH langsung memerintahkan plang penutupan sementara dipasang. Tim kuasa hukum mundur dan terlihat meninggalkan lokasi. Tinggal massa yang berkerumunan di depan portal jalan.

Namun begitu plang sanksi di bawa ke depan portal jalan masuk, massa bergerak. Kini penolakan datang lagi dari massa. Kembali terjadi perang urat syaraf. Tapi Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis bersikukuh pendirian, plang sanksi harus ditegakkan.

Belum sempurna plang ditegakkan, massa langsung menyerbu plang itu. Plang pun terjatuh. Nyaris terjadi bentrok kedua kubu. Untung aparat kepolisian yang berjaga dapat memisahkan kedua kubu yang terbakar emosi itu.

Ditengah ribut-ribut pemasangan plang itu, rintik hujan mulai turun menguyur. Tim DLH tak surut dari lapangan, begitu pun massa. Pendekatan persuasif kembali dilakukan dengan mengajak komunikasi massa. Namun tidak ada titik temu. 

Akhirnya hujan lebat yang menyudahi perang urat syaraf itu, Tim DLH, Satpol PP, kepolisian dan lainnya berlindung di mobil operasional masing-masing. Sementara massa berlindung di pos masuk portal dan pohon-pohon sawit. 

Dengan  berbagai pertimbangan akhirnya tim balik kanan meninggalkan lokasi, massa pun bersorak dan tepuk tangan. Ternyata tim DLH, Satpol PP, kepolisian dan rombongan lain, tak sepenuhnya pulang. 

Di dekat SPBU Km 7 mereka berhenti dan mengatur siasat. Bentrok dengan massa dihindari dan diputuskan untuk memasang plang sanksi di jalan utama masuk PKS dan bukan di depan portal jalan. Akhirnya tim balik kanan lagi menuju jalan masuk PKS tersebut.

Setelah hujan mereda, plang sanksi itu pun berdiri, Sekretaris DLH, Andris Wasono, Kabid  M. Lamin dan Kasi Limbah B3, Ed Junaidi sendiri yang memastikan plang itu berdiri tegak.

Malah PPLHD Agus Susanto sampai naik ke pipa untuk mendorong kayu plang masuk ke tanah. Semuanya lega. Drama panjang pemasangan plang sanksi itu berakhir.

"Dipasang dimana saja plang itu, sanksi tetap berjalan. Intinya untuk mengingatkan mereka. Pasang disana (portal masuk-red) mereka tak terima. Jadi kita ingatkan disini.Pasang tak dipasang sanksi tetap berlaku,” tegas Andris.

Disampaikan plang sanksi untuk mengingatkan manajemen PT SIPP bahwa mereka dalam sanksi. Jika ini tak diindahkan maka sanksi bisa saja ditingkatkan lagi.

"Dalam 6 bulan ini jika tak ada perubahan, mohon maaf kami akan meningkatkan sanksi. Bisa saja  pembekuan dan pencabutan operasi,” tegas Andris

Disampaikan Andris eksekusi PT SIPP  sudah mengikuti prosedur berlaku. Hingga saat perusahaan tidak kooperatif untuk mengurus izin pengolahan limbah. Sudah disurati berkali-kali tapi tidak digubris. Makanya sanksi administrasi paksaan dilaksanakan.

"Perusahaan sudah menyalahi aturan yang berlaku. Tidak ada yang kebal hukum, kalau melanggar kami ditindak karena masyarakat banyak yang dirugikan," pungkasnya.
Editor    : Hadi Pramono
Sumber : Dumai Pos
Tags Bengkalisbengkalis hari iniBengkalis TerkiniLimbahlimbah b3Pabrik Kelapa SawitPencemaran Lingkunganriau hari iniRiau Terkinisawit inti prima perkasa
Komentar