• Home
  • Hukrim
  • Sidang Kedua Sengketa Informasi SKK Migas Bahas Dasar Hukum

Sidang Kedua Sengketa Informasi SKK Migas Bahas Dasar Hukum

Hadi Pramono Selasa, 06 November 2018 14:49 WIB
Sidang kedua sengketa informasi dengan SKK Migas sebagai termohon, kembali digelar. Kali ini membahas dasar hukum SKK Migas yang mengaku bukan badan publik.
PEKANBARU - Setelah sebelumnya sidang pertama digelar beberapa waktu lalu dan dilanjutkan dengan tahap mediasi, sidang kedua perkara sengketa informasi dengan SKK Migas sebagai termohon kembali dilanjutkan, Selasa (06/11/18). 

Sidang kedua ini membahas tentang dasar hukum SKK Migas yang sebelumnya mengaku bukan merupakan badan publik. 

"Sidang kali ini kita bahas tentang dasar hukum, hal ini terkait klaim dari SKK Migas yang sebelumnya mengaku bukan badan publik kendati anggaran mereka dari APBN," ujar Aspandiar sebagai kuasa hukum Novrizon Burman selaku pemohon dalam perkara ini. 

Menurut Aspandiar untuk pembuktian apakah badan publik atau bukan itu sederhana. Dimana ada aturan yang mengatur yakni undang - undang. Baik itu peraturan presiden, kementrian dan segala macam yang mengatur secara internal SKK Migas tapi secara hirarki tetap di bawah undang - undang. 

"Kita tetap kekeh bahwa mereka (SKK Migas) adalah badan publik. Hanya saja untuk melihat apakah informasi bisa dikeluarkan untuk konsumsi publik atau tidak perlu adanya uji konsekuensi. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan kita menganggap informasi layak untuk dipublis dan berhak diketahui masyarakat," paparnya. 

Sidang yang digelar di KIP Riau ini selanjutnya akan kembali diagendakan beberapa waktu mendatang. Dimana agendanya merupakan sidang penbuktian. Namun untuk jadwal pastinya akan diinformasikan oleh KIP Riau. 

Diluar itu, sebelumnya Novrizon Burman juga mendapat dukungan dari Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) dalam perkara ini. Hal ini dibenarkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri Syahril Abu Bakar melaluii siaran presnya beberapa waktu lalu. 

"LAMR mendukung penuh upaya Novrizon Burman menggugat SKK Migas Sumbagut untuk meminta sejumlah informasi. Setelah kita pelajari, semuanya sudah sesuai dengan alur dan patut sebagaimana diatur dalam UU 14/2008," jelasnya. 

Hal ini tentunya juga didasari dengan masyarakat Riau khususnya LAMR, juga ingin mempertanyakan hal yang sama yaitu berapa sebenarnya produksi lifting dan produksi minyak perusahaan migas di Riau, termasuk informasi dana CSR (Corporate Social Responsibility) seluruh perusahaan migas di Provinsi Riau. 

"Berapa sebetulnya dana CSR yang sudah dikeluarkan seluruh perusahaan migas di Riau, apakah sudah sesuai peruntukkannya," tegasnya. 

Menurut Syahril, pembangunan di Provinsi Riau ini tidak cukup hanya dari APBD atau APBN. Sesuai undang-undang, dana CSR itu bukan milik perusahaan lagi, wajib diserahkan kepada masyatakat. 

Berapa sebetulnya dana CSR yang terkumpul, sementara masyarakat kita ini masih banyak memerlukan bantuan, baik untuk beasiswa, permodalan, infrastruktur, dan lainnya. 

Syahril menyesalkan bila surat permohonan informasi yang dikirim Novrizon Burman justru diartikan mengancam oleh Kepala SKK Migas Sumbagut.

"Tak betul itu, masak surat minta informasi dan keberatan atas tidak ditanggapi informasi dinilai sebagai ancaman. Tidak ada teror-teror. Itu kan memang sudah perintah UU,’’ tukasnya. 

Lebih lanjut Syahril mengatakan, sesuai rapat terakhir dengan seluruh elemen masyarakat dan paguyuban, LAMR sebenarnya ingin meminta informasi yang sama kepada SKK Migas Sumbagut. 

"Namun sudah duluan dilakukan oleh Novrizon Burman, didampingi kuasa hukumnya, Aspandiar SH. Kebetulan keduanya pengurus di LAM," pungkasnya.

(rtc/adi)
Tags SKK Migas
Komentar