DUMAI - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) Provinsi Riau menggelar Pertemuan Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di gedung Pendopo Sri Bunga Tanjung Dumai, Selasa (17/11/15).

Sebanyak 500 peserta dari berbagai lapisan masyarakat Kota Dumai mengikuti kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Komisi IX DPR RI Khairul Anwar dan Balai Besar POM Provinsi Riau itu.

PJ Walikota Dumai Drs.H.Arlizman Agus,MM menyebutkan, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan mengetahui produk obat dan makanan yang aman dikonsumsi menyebabkan sering terjadinya ganguan kesehatan penggunanya.

Beberapa masalah yang sering ditemukan antara lain, masih adanya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan, aneka ragam jenis obat dan makanan yang sangat luas, terbatasnya tenaga pengawas dan penyuluh yang kompoten.

Kemudian, kurangnya pengetahuan dan atau kepedulian produsen (khususnya industry kecil) maupun konsumen terhadap mutu dan keamanan produk serta masih rendahnya kesadaran konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu.

"Untuk meminimalisir peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan diperlukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar. Diharapkan dengan maksimalnya pengawasan terhadap obat dan makanan maka menurunkan jumlah kejadian akibat penggunaan obat dan makanan," ujar Kadisperindag Dumai, Zulkarnaen.

Kedepan, lanjutnya, pengawasan obat dan mekanan tidak saja membutuhkan usaha dan kerjakeras petugas, tapi juga peningkatan strategis pengawasan obat dan makanan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.

Setelah melakukan evaluasi kinerja, maka Badan POM ke depan akan lebih menekankan focus pengawasan obat dan makanan ke hulu yaitu melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE).

"Dimana KIE yang dilakukan dksesuaikan dengan 3 pilar strategis program prioritas Badan POM yaitu pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai," katanya.

Menurutnya, pada pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat melalui KIE dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan, Badan POM tidak bertindak sebagai single player. Selain dibentuknya Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak pengawasan obat dan makanan di seluruh daerah dibutuhkan peran serta lintas sektoral terkait seperti Pemda setempat, (Bapeda, Dinkes, Disperindag serta instansi lainnya) dan masyarakat.

"Sasaran yang dituju dengan pemberian KIE adalah masyarakat dalam hal ini produsen, konsumen maupun distributor obat dan makanan," jelasnya sembari menambahkan sebagai bentuk nyata kegiatan KIE, Balai POM di Pekanbaru mengadakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE lintas sector.

Semuan itu tujuannya dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dengan tema "Kemanan Pangan untuk menjadi menjawab tantangan dan peran Badan POM".

"Adapun tujuan pelaksanaan KIE,mengedukasi masyarakat umum serta membangun masyarakat yang mampu menjadi kader atau duta pengawasan obat dan makanan," tutupnya.