- Home
- Lingkungan
- BLH Inhil Diminta Perhatikan Pengolahan Limbah PKS
BLH Inhil Diminta Perhatikan Pengolahan Limbah PKS
Jumat, 08 Agustus 2014 14:41 WIB
KERITANG - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, M Wardan meminta Badan Lindkungan Hidup (BLH) setempat untuk terus memperhatikan pengelolaan limbah di tiap pabrik kelapa sawit yang beroperaso di daerah itu.
Wardan mengatakan itu seusai mengikuti pembukaan pencanangan IBI KB Kes Riau di Kecamatan Kemuning dan langsung meninjau dugaan pencemaran lingkungan di Pabrik Keritang Sawit (PKS) di Desa Keritang Hulu, Jumat (8/8).
Bupati yang didampingi Kepala BLH Encik Kamal, Kaban Perizinan Saripek, Kadispenda Junaidi, Kadis Kehutanan M Thaher, Kepala Bappeda Tengku Juhardi, Kadis PU, T Edy Efrizal, Kakan Satpol PP dan Camat Kemuning serta masyarakat yang selama ini mengeluhkan dugaan pencemaran PKS ini.
"Kita melihat langsung kegiatan PKS yang beberapa waktu belakangan dilaporkan masyarakat bahwa PKS tersebut telah mencemari lingkungan," ungkap M Wardan.
Menurut bupati, aktivitas perusahaan tersebut seharusnya memberikan dampak positif, bukan justru merugikan masyarakat sekitarnya, untuk itu pihaknya telah memerintahkan instansi terkait, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Inhil mengecek sisi kelayakan operasional PKS yang ada.
"Kita minta pihak terkait untuk mengecek ulang kelayakan PKS ini, jika melanggar akan diproses sesuai hukum berlaku, namun yang penting adalah kehadiran perusahaan harus berdampak positif bagi warga sekitar, “ katanya.
Kemudian kepada semua perusahaan yang ada di Inhil, Bupati menegaskan untuk memperhatikan persoalan yang demikian dan diminta kepada pihak manajemen agar benar-benar memperhatikan pengelolaan limbahnya.***(mcr-guh)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Komentar
Berita Terkait
-
Sosial
Regulasi Perizinan Berbasis Risiko Diperkuat Pemko Dumai Lewat Bimtek
-
Ekbis
Proyek Pipa Transmisi Gas Dumai-Sei Mangke Capai 30 Persen
-
Nasional
Budi Arie Setiadi, Video Viral dan Sanksi Projo
-
Hukrim
Tengku Muhammad Nasir Ditangkap di Aceh Setelah Jadi Buronan Kasus Korupsi Dishub Dumai
-
Politik
KUA-PPAS Perubahan 2026 Disepakati, APBD Dumai Naik Jadi Rp2,246 Triliun
-
Sosial
Instalasi Jaringan Listrik PLN di Ratu Sima Dikeluhkan Warga

