DUMAI : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai mengatur langkah cepat dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap terjadi di Kota Dumai.

Lahirnya Peraturan Gubernur Riau No. 27 tahun 2014 menjadi jembatan dan dasar hukum penindasan cepat dalam mengantisipasi Karhutla yang dapat akan kembali terjadi.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Dumai, Tengku Izmet, Selasa (9/12). "Dengan berlangsungnya kegiatan ini, maka BPBD Kota Dumai lebih merasa terjembatani dalam melakukan penanggulangan bencana Karhutla yang selama ini kerap terjadi," katanya.

Izmet juga mengatakan bahwa yang menjadi hambatan selama ini adalah susahnya prosedur penggunaan anggaran dalam penanggulangan Karhutla yang terjadi, hingga antisipasi awal tidak bisa dilakukan.

Meski demikian, Izmet merasa akan lebih optimis penanggulangan Karhutla ini dapat dilakukan sedari dini. Dan antisipasi maupun penanganan Karhutla juga dapat lebih sigap untuk dilakukan.

"Ada dua titik rawan terjadinya Karhutla yakni di lokasi Kecamatan Sei. Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dan nantinya, dua titik ini akan menjadi poros awal dalam melakukan antisipasi Karhutla bagi BPBD Kota Dumai," jelasnya.

Dengan ini, Izmet juga berharap agar Kota Dumai dapat zero Karhutla pada tahun 2015 mendatang dapat terwujud.

Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan BPBD Provinsi Riau Jim Gafur yang mengatakan, keluarnya prosedur tetap (Protap) Gubri No. 27 tahun 2014 adalah sebagai dasar hukum dan tindakan cepat dalam mengantisipasi Karhutla di Provinsi Riau.

" Saya sangat berharap agar protap ini dapat berjalan lancar, dan penjabat pengguna anggaran atau pengambil kebijakan dapat bergerak cepat dalam menangani karhutla bila terjadi," katanya.

Diketahui bersama, Kota Dumai sejak beberapa tahun silam menjadi salah satu Kota langganan terjadinya Karhutla, hingga cuaca burukpun kerap menghampiri Kota Dumai menyusul semakin banyaknya hutan dan lahan yang terbakar.