ROKAN HILIR - Komisi A DPRD Rokan Hilir menerima masyarakat Kepenghuluan Bangko Bakti, Kecamatan Bangko Pusako. Mereka mendapat pengaduan sengketa lahan 450 hektar Kelompok Tani Putra Coffe morning digelar Senin (23/3) kemarin, dilakukan pemotongan kue, disaksikan awak media dari Rohil dan Pekanbaru.

Dalam sambutannya, Bupati Suyatno menilai media sangat penting menunjang pembangunan Rohil, termasuk sumbangan berita kritikan. Bakti yang telah dikuasai pihak Yayasan Pondok Pesantren Annadwa.

Masyarakat diterima diruang Komisi A sekira pukul 13.11 WIB, Selasa (24/3), diantara yang hadir dari Komisi A, Ketua, Abu Khoiri, anggota, Bachid Madjid, M Ridwan, Afrizal, Jaerli Silalahi, Bahtiar, sementara anggota kelompok tani diwakili M Kholid.

Usai pertemuan dengan masyarakat, Ketua Komisi A, Abu Khoiri mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu pengaduan masyarakat dan belum bisa mengambil kesimpulan.

Dalam pada itu, anggota Komisi A lainnya, H M Bachid Madjid menilai, lahan tersebut harus dikembalikan kepada mayarakat. "Kita mendesak pemerintah sekarang ini untuk mengembalikan lahan itu kepada rakyat. Annadwa tu di Sumatera Utara, kenapa ambil hutan di Riau ko. Hutan segalo macam, harus dikembalikan kepada rakyat," katanya kesal.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu, M Kholid, anggota Kelompok Tani Putra Bakti menjelaskan kronologis kejadian, dimana Desa Bangko Bakti Kecamatan Rimba Melintang (sekarang Bangko Pusako, red), membuat kelompok tani yang terpadu dengan mengelola lahan masyarakat yang telah ada.

Yaitu diantara lokasi Caltex Jalan Persada l dengan luas lahan masyarakat seluruhnya sebanyak 1.131 ha, agar dapat dijadikan lahan terpadu untuk percontohan kelapa sawit, yang pada hakekatnya, untuk kesejehataraan masyarakat Bangko Bakti.

Maka atas nama masyarakat waktu itu, Khalifah Rasyid (alm), Khalifah Sari (alm), Khalifah Djamil (alm), Khalifah Opuk (alm), Khalifah Syarif (alm), H Simbolon (alm), H Abdul Hamid (alm), Buyung (alm), Umar, Ibrahim, H Ahmad Toha (alm) memberikan dorongan.

Mereka mendorong pemerintah dengan program meningkatkan kesejahtaraan masyarakat, dengan ini pula mereka memohon kepada pengurus Kelompok Tani Putra Bakti, agar terus melanjutkan pembinaan. "Jadi dibentuklah Kelompok Tani Putra Bakti," ujarnya.

Lebih lanjut, Ibu Buniarsih, sebagai Bapak Angkat, 26 Desember 1998, mengembalikan lahan 200 ha dan 250 ha kepada pengurus Kelompok Tani Putra Bakti, dikarenakan krisis moneter, keterlambatan dan hambatan dana, hambatan teknis, kondisi keadaan alam prosedur yang belum lengkap.

"Lahan 450 ha ini kemaren sempat dibecho keliling, tumbang, dan yang lainnya belum dikerjakan, maka Bapak Angkat Ibu Buniarsih ko mengembalikan kepada kelompok tani, kalian bagikanlah untuk plasma masyarakat, karena itu sempat dihumas tumbang. Jadi yang kami tuntuik sekarang ko yang 450 hektar ko, kalau yang diluar itu dijual pengurus kelompok tani, silahkan," katanya.

(yan/yan)