ROKAN HULU - Warga Desa Dayo, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) terpaksa memasang banyak polisi tidur di desanya. Hal ini untuk mengurangi kecepatan truk yang lalu lalang, dan sebagai aksi protes karena empat perusahaan tidak komitmen menyiram jalan desa, dan bangun jalan.

Menurut Kepala Desa (Kades) Dayo Fitria Ruliani ST, ratusan warganya sempat blokir jalan desa pada Sabtu (4/7/15) lalu. Pemblokiran jalan dilakukan karena empat perusahaan di daerah itu tidak komitmen bangun jalan dan menyiram jalan, hingga menyebabkan "hujan debu" di Desa Dayo.

Sabtu sore itu juga, blokir jalan dicabut warga, karena ada kesepakatan antara warga dengan empat perusahaan, yakni PTPN V Siasam, PT MCM, PT RSI, dan perusahaan minyak PT SPE. Sayangnya, kesepakatan tertulis belum sesuai harapan warga.

"Warga masih komplain, kini warga pasangi penghalang jalan (polisi tidur) agar truk perusahaan tidak laju," kata Fitria kepada riauterkini.com, Senin (5/7/15).

Menurutnya, kesepakatan tertulis hanya sekedar saja, sebab tidak ada keseriusan dari empat perusahaan untuk menyiram jalan desa. Empat perusahaan hanya empat kali menyiram jalan desa pakai mobil tangki berukuran 3.000 liter sejak Ahad (5/7/15) kemarin.

Diakuinya, empat tangki air belum dapat menyiram seluruh jalan di Desa Dayo. Penyiraman jalan desa juga sekedarnya saja.

"Minta air saja kami susah, seperti minta minyak kepada perusahaan. Cuma empat tangki per hari, tapi mereka malah minta hitungan dana," kesalnya.

Fitria sangat menyayangkan sikap empat perusahaan, karena mereka tidak pintar mengambil hati warga Desa Dayo.

Soal pembangunan jalan juga sempat disinggung oleh warga. Namun, utusan dari empat perusahaan mengakui hal itu urusan Pemerintah Daerah, karena mereka telah menyetorkan dana.

"Tapi saya tidak tau masalah itu, nanti salah pulak. Makanya kami cuma minta perusahaan menyiram jalan," ujarnya.

"Sudah lima tahun, baru kali ini kami meminta jalan disiram. Tapi perusahaan malah menyuruh kami pakai dana ADD (anggaran dana desa)," tambahnya.

Fitria juga menyayangkan karena pada mediasi Sabtu lalu, utusan dari empat perusahaan hanya mengirimkan orang-orang yang tidak mengambil keputusan.

Karena tidak ada komitmen dari empat perusahaan, Fitria berharap Pemprov Riau segera bangun jalan dari Simpang PIR ke Desa Dayo, karena selama ini warga sudah membayar pajak.

"Sebab sampai hari belum ada sama sekali program masuk ke desa kami. Pembangunan tidak ada dari provinsi, yang ada hanya pembangunan dari aspirasi dewan saja," pungkas Fitria.