JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR RI, menyarankan agar pemerintah memundurkan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2015 mendatang. 

Ketua Fraksi Golkar, Ade Komarudin mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tak memaksakan pelaksanaannya tahun ini.

"Kita minta apa adanya saja. Kalau tidak siap, katakan saja tidak siap. Jangan bilang siap, padahal tidak siap," kata Ade di Jakarta, Ahad (5/7/15).

Menurut Ade, catatan Fraksi Golkar mengatakan, pelaksanaan pilkada 2015, masih terkendala soal anggaran. Di mana dari sembilan provinsi, dan 260 daerah kabupaten/kota dalam pilkada serentak belum sepenuhnya menganggarkan pelaksanaan pilkada. 

Sementara, lanjutnya, jika penganggaran diambil alih pemerintah pusat, APBN 2015 tak memberikan anggaran terkait pelaksanaan pilkada.

"Jika dimasukkan dalam RAPBN 2016, pembahasannya baru akan dimulai Oktober mendatang, sementara tahapan pilkada, sudah harus dimulai 26 Juli nanti," ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Anggota Fraksi Golkar di Komisi III DPR, John Kennedy Aziz. Katanya, memundurkan jadwal pilkada 2015, adalah jalan baik. Setidaknya sebutnya, untuk memastikan adanya anggaran. Apa lagi, anggaran pengamanan pilkada juga masih kurang sekitar Rp 500 miliar.

"Di daerah saya, Sumatera Barat, anggaran pilkada baru disediakan sekitar 25 sampai 50 persen," ungkapnya.

KPU sendiri sudah menetapkan, pilkada diselenggarakan pada 9 Desember mendatang. Namun, yang paling penting, tambahnya, alasan memundurkan pelaksanaan pilkada adalah persoalan hukumnya. 

KPU masih dibebani dengan temuan BPK soal dugaan penyimpangan anggaran Tahapan Pemilu 2013-2014. Temuan tersebut, mengancam sejumlah pelaksana pilkada terkena hukuman pidana.