DUMAI - Sedikitnya lima kelurahan dan 22 Rukun Tetangga di Kecamatan Dumai Kota, mendapatkan alokasi anggaran belasan miliaran rupiah dalam program nasional Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku.

Camat Dumai Kota, Budi Hasnul di Dumai, Selasa, mengatakan, anggaran program itu diprioritaskan untuk peningkatan infrastruktur di kelurahan sesuai pembagian kategori, kawasan kumuh dan terduga kumuh.

"Ada lima kelurahan yang mendapat anggaran program kota tanpa kumuh ini, untuk digunakan membenahi jalan, drainase dan infrastruktur di kecamatan," katanya.

Disebutkan, tahun ini di Kelurahan Rimba Sekampung dengan tujuh Rukun Tetangga akan mendapat alokasi dana pemerintah pusat sebesar Rp5 miliar.

Sedangkan untuk kelurahan lainnya, akan mendapat bantuan senilai Rp500 juta dan nantinya anggaran tersebut dikelola bersama dengan organisasi masyarakat setempat.

Lima kelurahan Kecamatan Dumai Kota menerima pos anggaran program Kotaku ini, yaitu, Kelurahan Laksmana dengan 5 RT, Rimba Sekampung 7 RT, Bintan 2 RT, Dumai Kota 5 RT dan Sukajadi 3 RT.

"Kawasan kumuh di lima kelurahan ini menerima anggaran program ini dan tertinggi diterima Kelurahan Laksmana sebesar Rp12 miliar pada 2016," sebut Budi.

Sedangkan kawasan terduga kumuh atau kawasan dimungkinkan ke depannya menjadi kumuh terdapat di sekitar 11 RT, tersebar di Kelurahan Laksamana 2 RT, Rimba Sekampung 3 RT, Bintan 4 RT, Dumai Kota 2 RT, Sukajadi dengan 1 RT.

Penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Laksmana pada 2016 telah dilakukan dengan membangun infrastruktur jalan lingkungan dari kayu diubah menjadi beton, pembangunan taman dan penerangan jalan umum serta pengolahan sampah.

"Kita terus mendorong masyarakat agar giat bergotong royong di lingkungan karena kebersihan dan keindahan merupakan tanggung jawab bersama," demikian camat.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Dumai Marjoko Santoso menyebut, program Kotaku adalah upaya meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman untuk mendukung terwujudnya layak huni, produktif dan berkelanjutan.

"Pemerintah dumai berkomitmen melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman kumuh secara tuntas dan ditargetkan 2019, jadi Kota Nol Persen tanpa kumuh," kata Marjoko beberapa waktu lalu.