PEKANBARU - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya mengaku geram dan jengkel melihat sejumlah kasus perambahan hutan ilegal di Riau dan sejumlah provinsi lainnya. Siti lantas menggandeng Kejaksaan Agung RI buat menangani perkara itu secara hukum terkait penguasaan hutan di Provinsi Riau.

"Anda semua gemas? Saya lebih gemas lagi. Sudah 10 kasus (kehutanan) kita siapkan dan udah P-19. Artinya kita harus bolak-balik. Makanya saya koordinasi intensif dengan Kejagung RI," kata Siti Nurbaya usai menghadiri Rapat Koordinasi Khusus di Gedung Daerah Pekanbaru, Senin (8/6).

Menurut Siti, tidak tuntasnya kasus perkara lahan bukan hanya terjadi di Riau. Di beberapa daerah di Indonesia juga terjadi dengan berbagai macam alasan.

"Enggak hanya di Riau, di daerah lain juga begitu, kacau semua. Kayak di Aceh dan Sumatera Selatan, alasan banyak. Ada keterangan ahli lemah lah, analisa laboratorium lemah, dan lain-lain," ujar Siti yang nampak kesal.

Agar lebih mudah menyelesaikan kasus tersebut, kata Siti, pihaknya akan berkolaborasi dengan Kejagung RI dalam penanganan perkara kehutanan.

"Jadi memang dalam penegakkan hukum ini, persoalannya pada koordinasi dan kolaborasi jaringan. Kita gandeng Kejagung RI untuk mengawasi semua," tutup Siti.

Siti mengatakan akan berada di Pekanbaru selama beberapa hari ke depan guna mendalami kasus lahan yang ada di Riau yang menumpuk.