MERANTI - Terkait limbah hasil produksi  PT PLN (Persero) Rayon Selatpanjang yang teletak di Kelurahan Selatpanjang Kota dan Desa Gogok di ruang pembangkitnya yang berupa tumpahan minyak dan sisa oli mesin tidak terakomodir dengan baik.

Hal ini mengakibatkan tercemarnya lingkungan di sekitar area operasional PLN, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepuluan Meranti membenarkan hal tersebut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Kepulauan Meranti,H Irmansyah mengatakan bahwa PT PLN (Persero) Rayon selatpanjang dinilai tidak memiliki izin secara parsial, yakni izin Tempat Pembuangan Sementara (TPS) PLN Rayon Selatpanjang hanya dibuat secara global. Sehingga tidak terakomodir dengan baik.

"Izin TPS itu mestinya Parsial, bukan global. Dimana ada mesin pembangkit yang dimiliki PT PLN (Persero) Rayon Selatpanjang yang berpotensi memproduksi limbah oli harus memiliki Izin yang berbeda karena lokasi pembangkit itukan di dua lokasi yang berbeda," jelasnya, kemarin.

Irmansyah menambahkan, BLH sebelumnya sudah menyurati pihak PT PLN (Persero) Rayon Selatpanjang namun hingga saat ini belum diindahkan. Memang diakui pihak PLN Rayon Selatpanjang kepada BLH sudah melayangkan surat ke PLN area Dumai namun masih menunggu SKO (Surat Keputusan Otorisasi) dari area Dumai.

Sementara itu, Kepala PT PLN Rayon Selatpanjang Asmadi saat dikonfirmasi seolah enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Menurut Asmadi, waktu operasional PLN memang setiap hari. 

Saat beroperasi, memang ada cairan  seperti sisa minyak dan oli yang keluar yang mengalir hingga ke lembah yang berada di belakang area operasional PLN. Namun Asmadi mengklaim kalau sudah berkoordinasi dengan BLH Selatpanjang untuk mengatasi limbah itu.

Terkait hal itu juga dikeluhkan oleh masyarakat yang memiliki rumah yang tidak jauh dari Mesin Pembangkit. Menurut Keterangan warga setempat ketika air pasang naik dan banjir tiba, limbah berupa oli yang berasal dari gedung mesin pembangkit PLN terus mengalir kemana-mana, hingga menyebabkan sumur pun berbau busuk.