DUMAI - Masalah tanah konsesi di kota Dumai sudah sejak lama belum terselesaikan. Berbagai upaya sudah dilakukan, bahkan masyarakat kota Dumai sudah bertungkus lumus hingga ke Jakarta, namun permasalahan belum juga tuntas.

Rabu (25/5/16), angin segar datang, menyusul hadirnya sejumlah anggota Komnas HAM RI di kota Dumai untuk menyerahkan Ringkasan dan Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Penyelesian Permasalahan Sosial, Hukum dan HAM  terkait Berkas Hak Pakai No. 76/ 1975 A/N PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) kepada Pemko Dumai.

Penasehat Tim Penyelesaian Tanah Masyarakat Bumiayu, Bukit Batrem dan Telukbiunjai (TPTM-B2T) Kota Dumai Amris SSy yang turut hadir dalam pertemuan di lantai III kantor Walikota Dumai itu  minta Pemko Dumai serius menangani masalah tanah konsesi.  

"Saya minta Pemko Dumai serius menangani permasalahan tanah konsesi, sebab masyarakat Kota Dumai sangat berharap kepada Pemko Dumai bisa menuntaskan persoalan tanah konsesi ini. Masyarakat berharap kepada pemimpin yang baru ini bisa menyelesaikan persoalan ini," pintanya di dalam pertemuan tersebut.

Menanggapoi itu, Asisten III Setdako Dumai Drs Mustafa Kadir mengucapkan terimakasih dan berjanji akan segera membentuk tim sebagaimana permintaan Komnas HAM RI. "Kami segera bentuk tim dengan melibatkan stakeholder," janjinya

Seperti diketahui, Amris yang dikenal sebagai penasehat TPTM B2T Kota Dumai sudah berulangkali berangkat ke Jakarta menemui berbagai pihak dalam upaya penyelesaian tanah konsesi Dumai.

Hal tersebut dilakukan mengingat penyelesaian tanah konsesi PT CPI di tiga kelurahan yakni Bumi Ayu, Bukit Batrem dan Kelurahan Telukbinjai tak kunjung tuntas. 

Padahal, ribuan warga Dumai sudah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Bahkan fasilitas Umum juga sudah banyak berdiri.