SIAK - Bupati Siak Syamsuar, membuka kegiatan sosialisasi penata usahaan penerimaan negara melalui siatem MPN G2 bagi Bendaharawan Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Hotel Grand Mempura, kemarin.

 

Bupati Syamsuar dalam arahannya menyebutkan, diantara berbagai penerimaan yang berlangsung di negara ini, yaitu berupa Pajak dan Migas, untuk Migas, harganya terjadi penurunan, apalagi penghasilan negara, khususnya Migas dari Riau, tentu menjadi masalah, karena harganya turun. 

Dalam hal ini, tentu penerimaan daerah juga otomatis ikut turun, namun demikian untuk perpajakan juga ada upaya-upaya dari Pemerintah untuk diingkatkan.

Saat ini pemerintah sedang berupaya meningkatkan pajak,termasuk pajak daerah.terutama untuk Kabupaten Siak juga akan meningkatkan penghasilan dari pajak untuk pemasukan daerah. Inilah perlunya sosialisasi guna memudahkan membayar pajak melalui MPN G2 ini.

"Saya mengharapkan agar peserta dari setiap SKPD bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan harus ada dampak positifnya bagi bendahara kita, khusus di setiap SKPD. Kalau kurang mengerti silahkan untuk bertanya," kata Syamsuar.

Lanjut Syamsuar,  pajak ini juga berperan strategis untuk pembangunan negara dan daerah, begitu juga masyarakat. Karena itu bendaharawan SKPD, ikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dan kepada  para narasumber agar bisa menjelaskan dengan peserta secara detail, bagaimana caranya mengelola keuangan negara ini dengan baik.

"Kalau ada yang tidak mengerti langsung saja ditanyakan kepada Herman Hidayat dari kepala KPPN khusus penerimaan Dirjend Perbendaharaan negara yang juga sebagai narasumber dari kegiatan sosialisasi penata usahaan penerimaan negara melalui siatem MPN G2 bagi bendaharawan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Siak," tutup Syamsuar.

Sementara itu, pimpinan cabang Bank RiauKepri Tengku Toyib dalam arahannya mengatakan, bank riaukepri telah ditunjuk sebagai penerimaan pajak melalui sistem MPN G2. 

Sistem MPN G2 ini disusun untuk memperbaiki sistem MPN sebelumnya (MPN G1). Sebagai sebuah sistem, Modul Penerimaan Negara berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah.

Penyempurnaan Modul Penerimaan Negara melibatkan unit-unit pemilik tagihan lingkup Kementerian Keuangan yang dikenal dengan sebutan biller, yakni Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Anggaran. 

Sementara itu, sistem yang menghubungkan dengan sistem perbankan dan sistem settlement dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pengelolaan infrastruktur oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Sekretariat Jenderal.

Selain itu, guna meningkatkan pemahaman pajak khusus untuk bendahara SKPD yang ada di kabupaten siak ini, bank riau kepri juga perlu mengadakan sosialisasi agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar bagi pendapatan negara, selain itu pembayaran pajak bisa menggunakan MPN G2 di Kabupaten Siak ini.