DUMAI : Pihak Pertamina RU II terus mendesak Proses sertifikasi Bandara Pinang Kampai (PK) Kota Dumai Riau yang saat ini tengah ditelaah hukum Kementerian Perhubungan RI.

Manager Humas Pertamina RU II, Yefrizon di Dumai, Rabu, mengatakan, proses telaah hukum ini merupakan salah satu bagian dari mekanisme dan prosedur sertifikasi bandara.

"Perkembangan terakhir kini masih ditelaah hukum Kemenhub, dan kita akan terus mengawal dan mendesak penyelesaian soal sertifikasi bandara ini," katanya.

Menurut dia, Pertamina sangat serius dalam mengawal proses sertifikasi bandara tersebut karena selain untuk kepentingan perusahaan, juga demi masyarakat umum yang menghendaki adanya armada penerbangan komersil.

Di samping itu, juga akan banyak bermanfaat untuk mendukung kelancaran aktivitas pelaku bisnis dan industri yang berkepentingan di daerah berjuluk "Mutiara pantai timur sumatera ini".

"Kita sangat serius mengurus sertifikasi bandara ini karena dibutuhkan sekali untuk kepentingan semua pihak dan warga umum yang membutuhkan alat transportasi udara," jelasnya.

Dia menyebutkan, pengelolaan bandara yang kini diserahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat ini meski belum bersertifikasi, namun tetap melayani penerbangan carteran dan komersil.

Dalam pengelolaan bandara ini, sebutnya, Pertamina hanya berkewajiban membayar pajak bumi bangunan (PBB) sebesar lebih dari Rp1 miliar pertahun.

Sementara, Dinas Perhubungan (Dishub) Dumai mengaku menyerahkan sepenuhnya proses sertifikasi bandara ke pihak Pertamina karena berkaitan dengan status kepemilikan dan kewenangan.

"Prosesnya kita serahkan ke Pertamina karena mereka yang berwenang dan pemerintah daerah hanya pengelola bandara dengan status hak pinjam," terang Kepala Bidang Perhubungan Udara Dishub Dumai, Irawan Sukma.