DUMAI - Indonesian National Shipowner Association (INSA) menyebutkan bahwa pelabuhan Dumai memiliki prospek bagus untuk dikembangkan karena karakteristik dan perairan mendukung untuk lokasi docking kapal besar untuk daerah pesisir Provinsi Riau.

Perwakilan INSA Pusat Hamka di Dumai, menyebutkan, posisi pelabuhan Dumai yang sangat strategis berdekatan dengan Selat Malaka memiliki potensi bagus untuk pertumbuhan ekonomi negara di bidang kelautan.

"Keberadaan pelabuhan Dumai berpotensi untuk mendukung terwujudnya program kemaritiman pemerintah pusat karena kedalaman perairan yang mendukung lalu lintas pelayaran," jelas Hamka saat meresmikan Kantor INSA di Jalan Hasanuddin Dumai.

Diungkapkan dia, untuk mendukung potensi industri kepelabuhanan di daerah mesti ada komitmen nyata dari pemerintah pusat dan pelaku usaha dengan cara pembangunan fasilitas dan infrastruktur memadai.

Selain itu, sinergitas pusat dan daerah mesti ditingkatkan dalam bentuk komitmen bersama dalam membangun sektor maritim yang potensial seperti di pelabuhan Kota Dumai.

"Komitmen mesti disinergikan dari tingkat daerah hingga pusat agar infrastruktur pengembangan pelabuhan bisa terwujud demi sukses program maritim yang digagas presiden," ungkapnya.

Untuk mewujudkan semua agenda kepelabuhanan itu, INSA juga berencana akan membuat seminar nasional di Dumai pada Juli 2016 mendatang dengan mengundang pakar pelabuhan dan kemaritiman.

Dalam seminar berskala nasional itu nantinya, akan mengangkat tema bahwa pelabuhan tidak hanya dikelola untuk pemasukan pemerintah pusat, melainkan juga untuk kepentingan penerimaan bagi masyarakat di daerah.

"Seminar akan membahas bersama soal bisnis kemaritiman dan dukungan pemerintah lokal dan pusat dalam rangka mendorong pengembangan industri maritim," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua INSA Dumai Herman Buchari menegaskan untuk mewujudkan tol laut dan poros maritim maka pemerintah harusnya melengkapi infrastruktur kepelabuhanan, misalnya dermaga khusus peti kemas agar kegiatan ekspor minyak kelapa sawit dan turunan tidak terganggu.

"Program tol laut prioritaskan pelabuhan peti kemas, sementara di Dumai belum ada dermaga khusus, dan ini bisa jadi penghambat kelancaran aktivitas di pelabuhan," kata Herman belum lama ini.

Selain persoalan infrastruktur, INSA menilai juga bahwa tarif yang diberlakukan di pelabuhan sebagai penerimaan negara bukan pajak sangat tinggi atau naik hingga 200 persen dampak isu harga CPO turun.

Tarif selangit ini banyak dikeluhkan pengguna jasa kepelabuhanan karena setiap kegiatan menimbulkan biaya tinggi, dan jauh berbeda dibanding sebelum PP nomor 11 tahun 2015 diterbitkan pemerintah.

"Pengguna jasa dibebani tarif tinggi dan dikuatirkan akan menurun aktivitas di pelabuhan, karena itu diharapkan ada kebijakan lebih rasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara global," harapnya.