MERANTI - Kepala Desa se Kabupaten Kepulauan Meranti pertanyakan tidak direalisasikannya Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017 dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti. 

Hearing tersebut dilaksanakan atas aksi mogok masuk kerja Kepala Desa Se Kecamatan Merbau dalam beberapa hari terakhir.

"Kita hanya minta kepastian kapan dicairkannya anggaran kita, tolong kepada Dinas yang berwenang memberikan kepastian yang jelas," ungkap beberapa Kades di hadapan wakil rakyat dalam pertemuan di Aula Kantor DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang, Kamis (18/1/18) siang.

Beberapa Kepala Desa melalui Ketua Forum Kades Se- Kabupaten dan Kecamatan juga meminta kepedulian Pemerintah Daerah (Pemda) sepenuhnya, dikarenakan banyak pembangunan yang seharusnya dikerjakan dan gaji yang harus dibayarkan.

"Kalau terus seperti ini, gimana program membangun desa bisa terwujud, kita harap Pemerintah Daerah harus lebih peduli lagi," harap Kades.

Dalam pertemuan itu, seluruh Camat Se- Kabupaten Kepulauan Meranti juga ikut menyaksikan dan menyampaikan keluhan terkait permasalahan penyusunan administrasi desa, serta kasus yang menimpa kepala desa saat terjerat dalam permasalahan hukum.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I Edi Masyhudi itu sempat memanas, saat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ikhwani menyampaikan bahwa dirinya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. 

Pasalnya, sebelum dilakukan pertemuan ini Kepala Desa harus konsultasi terlebih dahulu dengan Dinas Pengelola Pajak Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kepulauan Meranti.

"Untuk kapan dicairkannya anggaran Desa, saya tidak bisa memastikan kapan, karena itu kewenangannya DPPKAD, bahkan kita dari dinas juga merasakan hal yang sama," ucap Ikhawani.