JAKARTA - Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan momok dari penyebaran berita bohong atau hoax tak ubahnya seperti peredaran narkotik dan pornografi. Bila dibiarkan, kata dia, berita hoax bisa membahayakan dan merugikan masyarakat.

"Hoax itu pembunuhan karakter yang berbeda dengan kritik. Kalau kritik silakan, tapi kalau hoax saya anti, karena merupakan manipulasi, kecurangan, yang dapat menjatuhkan orang lain," ujar Komarudin dalam acara Deklarasi Masyarakat Anti Hoax di Jakarta, Minggu (8/1).

Mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu menambahkan, hoax merupakan tindakan kriminal di wilayah cyber. Hoax disebut hadir dari sikap mental yang mengesampingkan integritas, terutama hoax yang muncul mengatasnamakan agama.

"Saya khawatir hoax ini dimanfaatkan oleh orang yang ingin merusak orang lain, apalagi ada yang bawa-bawa agama. Di situlah jahatnya," ujar Komarudin, yang juga menjadi Duta Anti Hoax.

Duta Anti Hoax lainnya, Olga Lidya mengatakan kemunculan berita hoax saat ini tak ubahnya propaganda rezim Nazi di Jerman sebelum perang dunia II. Hoax menjadi berbahaya apabila disebarkan terus-menerus karena akan membuat orang yang awalnya sangsi menjadi percaya.

"Jadi kami tegas menyatakan perang terhadap hoax. Karena banyak orang yang tertipu karena hoax. Kita harus galakkan gerakan tahan jempol," ujar Olga.

Sejumlah masyarakat sipil dan pegiat media sosial menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus deklarasi Masyarakat Indonesia Anti Hoax di enam kota, yakni Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo dan Wonosobo, hari ini. 

Deklarasi serentak di enam kota itu merupakan bagian dari program memerangi hoax dan membersihkan media sosial dari informasi hoax, fitnah maupun yang bersifat hasutan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Dewan Pers menertibkan media-media online yang tidak memiliki identitas jelas.

Kerja sama itu ditempuh untuk menanggulangi penyebaran berita hoax dan menyesatkan publik yang disebarkan oleh media-media ‘abal-abal’ tersebut.

"Berdasarkan data Dewan Pers ada 40.000 yang mengklaim diri media online, tapi yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers sebagai media yang sebenarnya tak lebih dari 300. Ini yang kami akan tertibkan," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Rudiantara enggan menyebut nama-nama media yang termasuk kategori tidak jelas itu. Namun, ciri dari media tidak jelas itu salah satunya adalah ketidakjelasan nama dan identitas jajaran redaksi.

"Kesejahteraan jurnalis yang tak terjamin di media-media semacam itu juga menjadi alasan kami untuk menertibkannya," kata Rudiantara.

Baru-baru ini Kominfo telah memblokir 11 situs lagi yang dianggap melemparkan provokasi berbau SARA.

Dari data yang diterima, sekitar 90 persen atau 767.888 situs pornografi juga sudah diblokir oleh Kominfo sepanjang tahun 2016. Kominfo juga sudah memblokir konten perjudian sebanyak 3.755 situs.