JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir, mengaku mendapat perlakuan yang tidak bersahabat dan mengenakkan dari Duta Besar Indonesia di Phnom penh, Kamboja saat melihat secara langsung kondisi 23 warga Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang ditahan pihak berwajib Kamboja.

"Sambutan Kedutaan dan Dubes sangat tidak mengenakkan, sebagai pejabat saya merasa tidak dihargai. Dan menyesalkan sikap Dubes yang menunda-nunda kepulangan anak-anak kembali ke keluarga mereka di Selatpanjang. Padahal kondisi mereka sangat ketakutan saat kami bertemu langsung," kata Irwan didampingi Anggota DPRD Meranti, Fauzi, kepada awak media di Jakarta, Rabu (27/5/15) malam saat konpres terkait 23 warganya yang ditahan di Kamboja.

Untuk itulah politisi Partai Golkar tersebut, minta kepada pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dubes RI di Phnom penh. Karena menurutnya, Dubes seharusnya bertanggungjawab atas warga negara Indonesia di negara dia bertugas.

"Kita sangat menyesalkan dan kecewa terhadap kinerja Dubes di Kamboja, karena terkesan tak melindungi warganya dan saat kami di sana, kami merasa dimata-matai pihak Kedubes. Makanya kita minta kepada pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi kinerja Dubes di Kamboja," mintanya.

Irwan juga mengatakan, kalau dirinya sudah melaporkan Kedubes dan Dubes RI di Phnom penh, Kamboja kepada Ombudsman RI atas perlakuan yang tidak mengenakkan tersebut kepada dirinya sebagai pejabat negara.

"Kita juga berencana dalam beberapa hari ini ke depan akan bertemu dengan DPR untuk membahas perlakuan yang kita terima di Kedubes RI saat di Phnom penh," terangnya.

Di mana hingga saat ini, lanjut Irwan, dari 23 warga ditahan pihak Pemerintah Kamboja, 13 di antaranya sudah bebas dan diperbolehkan pulang ke tanah air. Sementara 10 orang lainnya masih ditahan sehingga belum bisa kembali sebelum proses tuntas di Kedubes RI di Phnom penh, Kamboja.

"Sebenarnya pihak Kedubes berjanji akan memulangkan 13 anak-anak ke Selaparang hari Senin kemarin, tapi hingga hari ini mereka juga belum dikembalikan. Dan berdasarkan informasi dari keluarga mereka, besok mungkin sudah kembali," ujarnya.

Irwan juga menyesalkan, pihak Kedubes RI minim informasi terkait kasus tersebut. Dia juga menduga ada diskomunikasi di antara staff di Kedubes, sehingga terkesan lambat dan seperti disengaja. 

"Padahal kondisi anak-anak sangat ketakutan dan mereka ingin segera dipulangkan ke keluarga mereka. Apalagi masih ada 10 anak-anak yang belum diperbolehkan pulang hingga semua proses dipenuhi," jelasnya.

Irwan mengungkapkan, bahwa segala biaya kepulangan ke 23 anak-anak tersebut diambil dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang agar biaya yang dianggarkan dalam APBD tersebut tidak menjadi temuan nantinya.

"Biaya proses kepulangan 23 anak-anak kita, murni berasal dari APBD Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini dilakukan agar mereka segera kembali dan berkumpul dengan keluarga yang mereka tinggalkan," ujarnya.