PEKANBARU - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia daerah pemilihan Provinsi Riau menyatakan siap mendorong pelaksanaan program yang diusung pemerintah setempat hingga ke jajaran nasional.

"Kita mengupayakan program pemerintah di daerah bisa masuk bagian prioritas nasional sehingga mendapatkan kucuran melalui APBN," kata Anggota DPD RI, Abdul Gafar Usman melalui sambungan telepon Jakarta-Pekanbaru, Jumat.

Menurut dia, saat ini DPD RI periode 2014-2019 sudah mulai menjalankan perannya setelah lembaga tersebut selesai membentuk alat kelengkapan seperti kebutuhan dalam mengemban amanat rakyat di tanah air.

Pihaknya akan terus menjalin komunikasi dengan daerah untuk mempelajari kebutuhan rakyat dan program pemerintah setempat untuk dapat dikoordinasikan dengan pemerintah serta lembaga terkait, seperti kementerian.

"Kita turun langsung ke daerah dan sangat terbuka untuk melakukan dialog bersama Pemda, masyarakat dan elemen lainnya," katanya.

Terkait dengan program pemerintah Riau sendiri, dia menyarankan pemerintah setempat untuk dapat membuat program yang mengacu terhadap kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan sarana dan prasarana.

"Kami nanti bersama DPR juga akan mendorong program Pemda jika layak untuk bisa menjadi prioritas nasional," ujarnya.

Untuk itu, dia juga meminta kepada pemerintah di daerah, selain menciptakan program, juga harus dibarengi dengan perlengkapan dan persyaratan sesuai dengan standar ditentukan.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau menyatakan daerah di bumi lancang kuning itu layak untuk diperhitungkan di tingkat nasional karena memiliki potensi besar di banyak sektor yang mampu mendongkrak perekonomian nasional, baik di kawasan darat, maupun pesisir.

Hanya saja, ada beberapa bagian tertentu yang belum digarap secara maksimal, terutama di pesisir Riau.

Untuk itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menyatakan, salah satu program prioritas untuk tahun depan yakni memacu pembangunan di kawasan Pesisir.

Dia menilai, kawasan di Riau yang meliputi daratan dan pesisir pembangunannya saat ini terkesan belum berimbang.

Sejauh ini, pelaksanaan pembangunan lebih cenderung pada kawasan daratan. Padahal, potensi di pesisir wilayah Riau cukup bagus untuk dikembangkan.

Dengan begitu, dia mengatakan, pembangunan untuk kawasan pesisir, terutama terkait infrastruktur seperti jalan dan jembatan mesti ditingkatkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah tersebut.

"Kita juga mengharapkan ada bantuan dari APBN agar upaya ini menjadi lebih ringan. Sebab, kalau semua diembankan kepada APBD, tentu saja akan berat dan prosesnya lamban," ujarnya.***(ant)