RIAUHEADLINE.COM - Nama Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi kembali menjadi perhatian publik setelah rekaman pernyataannya mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 beredar luas di media sosial. Video tersebut memunculkan beragam tanggapan karena pernyataan itu disampaikan dalam sebuah forum internal Projo yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam rekaman yang kemudian viral, Budi Arie menyinggung kemungkinan adanya perubahan skenario politik menjelang Pemilu 2029. Ia mengajak para relawan yang hadir untuk tidak hanya terpaku pada skenario politik konvensional dan meminta mereka bersiap menghadapi kemungkinan apabila pemilu berlangsung lebih cepat.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum silaturahmi internal Projo yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga hadir sebagai salah satu tokoh yang mengikuti kegiatan tersebut.

Viralnya video tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang merekam pernyataan Budi Arie serta bagaimana rekaman dari forum internal tersebut dapat beredar ke ruang publik.

Sekretaris Jenderal Projo Freddy Alex Damanik akhirnya mengungkap bahwa organisasi telah memberikan sanksi kepada anggota yang diketahui memviralkan rekaman tersebut. Namun, Freddy tidak menjelaskan secara terperinci bentuk sanksi yang diberikan kepada anggota Projo tersebut.

"Secara organisasi, kami sudah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan," kata Freddy kepada Tribunnews.com redaksi Solo, Jawa Tengah, Kamis, 27 Agustus 2026.

Menurut Freddy, persoalan tersebut berkaitan dengan aturan dokumentasi yang berlaku dalam forum internal Projo. Ia menjelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai momen yang diperbolehkan untuk direkam oleh para relawan selama kegiatan berlangsung.

Freddy menyebut relawan pada dasarnya dapat melakukan perekaman ketika sesama relawan Projo sedang menyampaikan pendapat dalam forum. Rekaman semacam itu, menurut pemahamannya, diperuntukkan bagi kebutuhan dokumentasi internal organisasi.

Namun, terdapat perbedaan ketentuan ketika Jokowi menyampaikan pembicaraan. Freddy menjelaskan bahwa relawan tidak diperbolehkan merekam Jokowi ketika mantan Presiden tersebut berbicara dalam forum.

"Sebetulnya yang saya pahami yang tidak boleh itu merekam Pak Jokowi ketika berbicara. Kalau merekam sesama relawan ketika berbicara, hanya untuk dokumentasi internal setahu saya ada yang beberapa yang melakukannya," ujar Freddy.

Dalam perkembangan berikutnya, Freddy mengakui bahwa dirinya merupakan orang yang merekam ketika Budi Arie menyampaikan pernyataan mengenai potensi percepatan Pemilu 2029. Ia memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan publikasi atau penyebaran informasi keluar organisasi.

Menurut Freddy, perekaman dilakukan karena dirinya memiliki posisi sebagai Sekjen Projo dan membutuhkan dokumentasi kegiatan internal. Rekaman tersebut kemudian dibagikan kepada grup internal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo.

Freddy justru menyayangkan ketika video tersebut kemudian diteruskan oleh pihak di lingkungan internal organisasi kepada pihak di luar forum hingga akhirnya tersebar luas dan menjadi bahan pembicaraan publik.

"Tujuan saya melakukannya sebagai Sekjen Projo juga untuk dokumentasi internal. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ada di internal DPP Projo yang mem-forward-nya keluar," tuturnya.

Keterangan Freddy tersebut sekaligus menjelaskan bahwa video yang beredar bukan berasal dari rekaman yang secara khusus dibuat untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Persoalan utamanya, menurut penjelasan tersebut, adalah bagaimana materi dokumentasi internal dapat keluar dari lingkungan organisasi.

Di sisi lain, Budi Arie juga memberikan penjelasan mengenai rekaman tersebut. Ia menyebut Freddy sebagai sosok yang merekam ketika dirinya menyampaikan pandangan tentang potensi percepatan Pemilu 2029.

Meski demikian, Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta atau memerintahkan Freddy untuk merekam pernyataan tersebut. Ia juga mengatakan tidak memiliki rencana untuk menjadikan pernyataannya sebagai materi yang disebarluaskan kepada publik.

"Saya nggak pernah punya rencana untuk memviralkan. Memerintahkan Freddy untuk merekam saya bicara juga nggak," kata Budi Arie dalam program Gaspol di YouTube Kompas.com, Kamis.

Budi Arie juga mengakui bahwa rekaman tersebut sempat beredar di lingkungan internal Projo. Namun, ia menyatakan tidak mengetahui bahwa video itu kemudian disebarkan oleh anggota Projo hingga akhirnya muncul ke ruang publik dan menjadi viral.

"Kita sayangkan ya video itu direkam oleh Freddy. Dia juga nggak tahu, kenapa tiba-tiba merekam dan saya share ke grup DPP, dan tersebar ke mana-mana," ujarnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa sejak awal rekaman dimaksudkan untuk kepentingan internal. Penyebaran video ke publik kemudian menjadi persoalan tersendiri bagi organisasi, terutama karena isi rekaman menyangkut pembahasan mengenai kemungkinan perubahan jadwal atau percepatan Pemilu 2029.

Sebelum persoalan mengenai pihak yang merekam dan menyebarkan video tersebut mencuat, Budi Arie telah menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya yang menimbulkan berbagai spekulasi.

Dalam video yang disampaikan pada Rabu, 26 Agustus 2026, Budi Arie mengakui bahwa pernyataan dan analisis yang ia sampaikan dalam sebuah pertemuan di Jakarta telah memunculkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat.

"Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini, yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Arie Setiadi memohon maaf bagi pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut," katanya.

Ia kemudian menegaskan bahwa apa yang disampaikannya dalam forum tersebut bukan merupakan sikap resmi Projo. Menurut Budi Arie, pernyataan tersebut merupakan pandangan atau analisis pribadinya dalam membaca situasi politik dan sosial yang berkembang.

Penegasan itu penting karena pernyataan tersebut disampaikan dalam forum yang juga dihadiri Jokowi. Kondisi tersebut membuat pernyataan Budi Arie kemudian mendapatkan perhatian lebih luas dan menimbulkan anggapan bahwa pandangan tersebut berkaitan dengan posisi atau sikap Jokowi.

Namun, Budi Arie secara tegas membantah adanya kaitan antara pernyataannya dengan Jokowi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. Lalu pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo," tegasnya.

Ia juga menyatakan siap menerima konsekuensi dari pernyataan yang telah disampaikannya tersebut.

Pernyataan Budi Arie yang kemudian menjadi viral berawal dari ajakannya kepada para relawan agar tidak hanya berpegang pada skenario politik konvensional menuju Pemilu 2029.

Dalam forum Bulan Kemerdekaan RI di Jakarta, ia menyampaikan pandangan mengenai kemungkinan terjadinya perubahan situasi politik. Pernyataan itu disampaikan di hadapan Jokowi dan para relawan yang hadir.

Budi Arie bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sempat membisikkan pandangan tersebut kepada Jokowi. Ia mengatakan insting politiknya membuat dirinya melihat kemungkinan adanya perkembangan yang berlangsung lebih cepat daripada jadwal Pemilu 2029.

"Saya ingin sampaikan, tadi saya udah bisik ke Pak Jokowi, 'Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?'. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong ke Pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap, enggak?" ucapnya.

Pertanyaan tersebut kemudian dijawab dengan seruan "Siap!" dari para peserta yang hadir dalam forum.

Budi Arie setelah itu menjelaskan pandangannya mengenai kondisi masyarakat dan dinamika sosial ekonomi yang sedang berlangsung. Ia menyebut keadaan saat ini sebagai sebuah anomali dan membandingkannya dengan periode perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia.

Ia merujuk pada rentang waktu 1997 hingga 1999, ketika Indonesia mengalami perubahan politik besar dari masa Orde Baru menuju Reformasi. Menurutnya, perubahan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan politik dapat berlangsung jauh lebih cepat daripada perkiraan berdasarkan kalender politik sebelumnya.

"Ini terjadi yang namanya kalau menurut pendapat saya terjadi yang namanya patahan sejarah, bagaimana tahun 97 itu tiba-tiba pemilu berikutnya 99," kata Budi Arie.

Ia kemudian mengaitkan kemungkinan tersebut dengan keresahan masyarakat serta kondisi ekonomi yang menurutnya belum membuat masyarakat merasa nyaman.

"Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy," lanjutnya.

Pernyataan tersebut menjadi bagian utama dari video yang kemudian tersebar luas. Karena disampaikan dalam forum yang dihadiri Jokowi, rekaman tersebut dengan cepat memunculkan berbagai spekulasi mengenai maksud pembicaraan dan kemungkinan arah politik ke depan.

Namun, setelah video menjadi perhatian publik, Budi Arie telah memberikan penjelasan bahwa pernyataannya tidak merepresentasikan sikap resmi Projo dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Ia menempatkan pernyataan tersebut sebagai analisis pribadi atas kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang sedang diamatinya.

Sementara itu, Projo melalui Freddy Alex Damanik memastikan bahwa organisasi telah mengambil tindakan terhadap anggota yang dinilai menyebarkan rekaman internal tersebut ke luar organisasi. Bentuk sanksinya tidak dijelaskan secara terbuka.

Dengan demikian, polemik video tersebut kini memiliki dua sisi persoalan. Pertama, isi pernyataan mengenai kemungkinan percepatan Pemilu 2029 yang memicu spekulasi publik. Kedua, persoalan internal mengenai perekaman serta penyebaran dokumentasi forum yang semula ditujukan untuk kebutuhan organisasi.

Penjelasan dari Freddy juga mempertegas bahwa rekaman tersebut dibuat untuk dokumentasi internal, sementara penyebarannya ke publik dilakukan setelah video berada di lingkungan internal DPP Projo.

Di tengah perhatian publik terhadap isu tersebut, Budi Arie Setiadi telah menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan batas yang jelas antara analisis pribadinya dengan sikap resmi organisasi maupun posisi Jokowi. Adapun Projo menyatakan telah menjatuhkan sanksi kepada pihak internal yang dianggap bertanggung jawab atas penyebaran rekaman tersebut.