• Home
  • Nasional
  • DPP GMNI Meminta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Menhan Prabowo

Kapal Selam Karam, Ketimpangan Anggaran TNI AL Disorot

DPP GMNI Meminta Presiden Jokowi Evaluasi Kinerja Menhan Prabowo

BeritaSatu.com Senin, 26 April 2021 14:13 WIB
JAKARTA - Kapal selam KRI Nanggala-402 telah dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali. Dalam perkembangannya, tim evakuasi telah menemukan keberadaan kapal selam yang karam di kedalaman hingga 800 meter di bawah permukaan air laut. Akibat peristiwa tersebut, seluruh awak dinyatakan gugur di perairan Bali.

Merespon kondisi ini, Ketua Umum (Ketum) DPP GMNI, Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menhan dapat memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut. Dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kemhan, alokasi anggaran kepada TNI AL memang mengalami ketimpangan.

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kemhan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.

"Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik. Seharusnya tidak terjadi. Untuk itu, Presiden perlu evaluasi kinerja Menhan," kata Arjuna, dalam penjelasannya, di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Selama ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran tersebut melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun 2019 yang sebesar Rp 109,6 triliun, maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.

Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan. Pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar. Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

"TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal. Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran," ujarnya.

Menurutnya, seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto ini kerap jauh di bawah target. Masalahnya kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN.

Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh di bawah standar ideal. Diketahui berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.

"Di tahun 2019, ada Rp19 triliun anggaran Kemenhan tidak terserap. Artinya, ada gap antara perencanaan dan eksekusinya. Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar," kata Arjuna.

Dirinya juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp 1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan DPR.

PMN tersebut diadakan guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam. Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.

"PT PAL mendapat PMN sebesar Rp 1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi. Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden," tutupnya.

Sumber: BeritaSatu.com
Tags Berita TerkiniKRI Nanggala 402Kapal Selam KRI Nanggala 402Menteri PertahananPrabowo SubiantoPresiden Joko Widodo
Komentar