JAKARTA - Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (IPEMAROHIL), Riau, menilai kasus dugaan korupsi di Rohil sama sekali tidak terjamah oleh hukum. Hal itu menyebabkan para pejabatnya juga kebal terhadap hukum.

Hal tersebut juga dilantangkan oleh sekitar 50 Anggota IPEMAROHIL Jakarta saat aksi damai di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (20/2/15) kemarin.

Dalam orasinya, Penanggungjawab Aksi, Iska, juga selaku Ketua Umum IPEAMROHIL Jakarta mengakui bahwa masyarakat Rohil tidak akan pernah sejahtera bila masih ada kekuasaan yang merajalela.

"Hari ini kami berdiri di gedung ini adalah untuk meminta kepada KPK untuk turun langsung mengusut tuntas korupsi yang terjadi di Kabupaten Rokan Hilir," tegas Iska dan diiyakan oleh pendemo, Jumat kemarin.

Menurut Iska, petugas berwenang di Kabupaten Rohil yang seharusnya berwenang menangani korupsi tidak berkutik dan terkesan "tertawa" di atas penderitaan rakyat.

"Selain pejabatnya masih kebal hukum, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang juga masih menjadi Gudang Koruptor," kata mahasiswa dari Jurusan Perbankan Syariah tersebut.

Sementara, orator aksi lain, Guntur Ramadhan mengatakan perubahan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Rohil memang sangat pesat.

"Namun, seiring dengan itu, tidak dipungkiri didalamnya ada indikasi sarat korupsi dan penyalahgunaan APBD sembarangan oleh oknum-oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab," ungkap pemuda asal Bagan Siapiapi itu.

Guntur mengakui Tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menemukan data terbaru pada kasus dugaan korupsi Pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II di Kabupaten Rohil. Data menjurus pada temuan indikasi penyimpangan pelaksanaan proyek.

Pembangunan Jembatan Pedamaran yang menghabiskan dana APBD Rohil tahun anggaran 2008-2010 lebih dari Rp500 miliar dianggap tak sesuai. Pada proyek itu diindikasi terjadi penggelembungan anggaran.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau pada 2010 silam, pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II diduga menyebabkan kerugian daerah lebih dari Rp4,43 miliar.

"Begitu juga dengan pembangunan gedung Bupati Rokan Hilir yang megah. Sempat dikabarkan akan menjadi Kantor Bupati termegah di Indonesia, namun kenyataannya gedung yang megah dan menghabiskan dana triliunan rupiah itu tidak bisa dioperasikan atau tidak bisa dipakai akibat kesalahan lokasi pembangunan," ungkap Guntur.

Belum lagi, masih adanya Dinasti Annas Mamun yang banyak mendapat proyek di Kabupaten Rohil dinilai sarat dengan tindak pidana korupsi. 

Lambatnya gerak dari penegak hukum dalam mengusut dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat, mahasiswa dan sejumlah organisasi masyarakat menambah deretan panjang nihilnya penuntasan kasus korupsi yang terjadi di daerah itu.

"Oknum pejabat masih kebal hukum, dan mengakibatkan masih adanya tebang pilih dalam penuntasan kasus korupsi di Kabupaten Rokan Hilir," kesalnya.

"Kami dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir Jakarta meminta KPK cepat menanggapi laporan masyarakat, mahasiswa dan Organisasi Masyarakat," tegasnya lagi.

Dari aksi damai kemarin, ada tiga tuntutan dari IPEMAROHIL Jakarta kepada KPK, pertama minta KPK turun langsung di Kabupaten Rohil untuk mengaudit laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kedua, minta KPK mengusut cepat kasus korupsi pembangunan Jembatan Pedamaran I dan II yang melibatkan Oknum Pejabat daerah dan Anggota DPRD Rokan Hilir.

Ketiga, mengusut tuntas dugaan keterlibatan keluarga Annas Maamun dalam beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Rohil.

"Kami sangat mendesak KPK untuk cepat menanggapi laporan yang sudah ada. Ini demi daerah kami, Kabupaten Rokan Hilir bersih dari Koruptor dan Dinasti," minta Guntur kepada KPK RI dan mengajak masyarakat Rohil untuk bersatu dalam memberantas korupsi agar semakin kuat.