JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut, kejadian bentrokan berdarah di Kepulauan Meranti, membuktikan jajaran Kepolisian belum bisa memberikan rasa aman bagi warga. Bahkan dirinya menyebut kepolisian tidak pernah berubah.

"Kasus bentrokan warga dan kepolisian yang berujung tewasnya satu warga menunjukkan bahwa Polri tidak pernah berubah. Tidak profesional dan proporsional. Padahal elit-elit Polri selalu beretorika bahwa perubahan sudah dilakukan jajaran Kepolisian," ungkap Neta S Pane kepada wartawan, Jumat (26/08/2016).

Menurutnya, dengan tewasnya tersangka pembunuh Polisi di Polres Meranti, semakin menunjukkan bahwa sesungguhnya kantor Polisi bukanlah tempat yang aman bagi pencari keadilan.

"Semangat pelayanan, mengayomi dan melindungi yang menjadi jargon Polri selama ini menjadi sebuah jargon kosong yang jauh dari kenyataan," imbuhnya.

Hal ini kata dia, karena Kantor Polisi masih dipenuhi oleh oknum-oknum yang mengedepankan arogansi. "Ini faktanya jangan ditutup-tutupi, bahwa Polisi masih mengedepankan kekuatan fisik ketimbang kekuatan otak," tukasnya.

Jika ini terus terjadi kata Neta S Pane, bukan mustahil kantor Polisi dan personil Kepolisian yang sebenarnya adalah aparatur keamanan, bakal menjadi musuh masyarakat dan menjadi tempat yang tidak nyaman.

"Untuk itu saya pikir Mabes Polri harus turun tangan menyelesaikan kasus ini. Polri harus menurunkan propam bukan hanya dari Polda Riau saja. Supaya kasus ini terusut tuntas dengan transparan," pintanya.

Dirinya juga meminta, agar Komnas HAM juga turut mengusut. Komnas HAM harus segera mengusut kematian tersangka dan pendemo di Mapolres meranti. Komisi III DPR juga perlu memanggil Kapolri dan Kapolda untuk mempertanyakan apa yang terjadi sesungguhnya. 

"Kasus ini tidak boleh didiamkan, sebab akan menjadi api dalam sekam yang akan terus menerus memicu permusuhan msyarakat dengan Polisi," pungkasnya.

Di sisi lain, Muhammad Adil, anggota DPRD Riau dari Kepulauan Meranti menyayangkan pertikaian yang terjadi di Meranti, kemarin. Ia pun meminta Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk turun ke Meranti. 

"Aksi kemarin jelas sangat kita sayangkan. Kita minta Komnas HAM untuk segera turun ke Meranti, karena ada dugaan pelanggaran HAM dalam persoalan ini," kata Muhammad Adil kepada wartawan, Jumat (26/08/16). 

Mantan anggota DPRD Meranti ini mengkritisi aksi aparat kepolisian dalam persoalan ini. Berawal dari meninggalnya Apri Adi Pratama atau Adi, tersangka pembunuh Brigadir Adil S Tambunan yang tewas diduga akibat tindakan brutal aparat. 

Kemudian meninggalnya Isnadi, warga yang diduga tewas akibat kepalanya tertembak saat penyerangan Mapolres Meranti. 

"Kalau Adi itu bersalah, tangkap dia dan beri hukuman terhadapnya, tidak mesti harus seperti itu, kesannya aparat main hakim sendiri. Info yang saya dapat, Adi tu meninggal karena adanya dugaan tindakan brutal aparat," ungkapnya. 

Kemudian untuk Isnadi, menurutnya aparat tidak boleh melakukan tindakan anarkis hingga berujung kepada meninggalnya salah seorang warga. Di zaman reformasi seperti saat ini, aparat kepolisian mesti melayani masyarakat dengan baik. 

"Saya dapat informasi, masyarakat itu hanya menggunakan batu saat aksi di Mapolres Meranti, seharusnya aparat tidak membalasnya dengan tembakan atau senjata api, tapi dengan cara lain yang tidak menimbulkan korban jiwa," sebutnya. 

Terakhir ia berharap supaya oknum aparat kepolisian yang diduga main anarkis saat pertikaian berlangsung, agar segera diberikan sanksi. Aparat kepolisian diminta untuk melaksanakan tugas sesuai degan Prosedur Tetap atau Protap yang ada. 

"Hukum harus ditegakkan dalam persoalan ini, kalau mayarakat yang bersalah, hukum dan berikan sanksi, begitu juga dengan oknum aparat kepolisian, hukum tidak boleh tebang pilih," tutup politisi Hanura ini.