JAKARTA - Kasus suap pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD Riau tahun anggaran 2015 masih tahap penyidikan dan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejauh ini baru dua orang yang sudah ditetapkan komisi antiraswah tersebut jadi tersangka, padahal sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Riau berpotensi untuk jadi tersangka baru.

Menanggapi hal tersebut, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus yang melibatkan pejabat daerah di Riau dalam suap pembahasan RAPBD Riau tahun anggaran 2015.

"Saat inikan kasusnya masih diselidiki penyidik KPK, kalau nanti ada bukti yang kuat keterlibatan pihak lain tentu akan dijadikan tersangka baru," kata Johan Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (31/7/15).

Saat ditanya, siapa saja pihak yang saat ini didalami penyidik KPK yang berpotensi menjadi tersangka. Johan enggan membeberkan nama-nama yang sudah diperiksa penyidik KPK untuk tersangka Gubri nonaktif Annas Maamun dan Ahmad Kurjauhari.

"Saya juga belum tahu, kan itu wewenang penyidik. Makanya kita tunggu saja perkembanganya," sebutnya.

Sebelumnya, sejumlah saksi-saksi telah diperiksa penyidik KPK untuk tersangka Annas Maamun dan Kurjauhari. Di antaranya, Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, mantan Ketua DPRD Riau Djohar Firdaus, Ketua DPRD Riau Suparman, Sekdaprov Riau Zaini Ismail dan pejabat lainnya.

Kasus ini sendiri bergulir sejak akhir Desember 2014 kemarin atas pengembangan kasus suap alih fungsi hutan di Riau, melibatkan Gubri nonaktif Annas Maamun yang sudah divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Bandung.