JAKARTA - Terhitung sampai akhir Februari 2016, Pemerintah Provinsi Riau masih memiliki hutang ke kontraktor BUMN, yakni Waskita Karya senilai Rp 6.010.662.794. 

Dimana proyek yang dikerjakan Waskita di antaranya pembangunan infrastruktur di Pemprov Riau, dan terakhir kali Pemprov mencicil hutang pada Februari kemarin.

Hal ini disampaikan Eka Suhardiman Humas PT Waskita Karya (Persero) kepada sejumlah wartawan, Senin (28/3/16) di Kantornya di Jalan MT Haryono, Jakarta. Katanya, terakhir kali Pemprov membayar cicilan hutang pada Februari 2016 kemarin.

"Piutang Waskita Karya terhadap Pemprov Riau per Februari 2016 sebesar Rp 6.010.662.794.," katanya.

Saat ditanya berapa nilai terakhir yang diberikan oleh Pemprov Riau per Februari kemarin. Eka enggan memberitahukan besaran nilainya, karena itu hal yang belum bisa diinformasikan.

"Saya tidak tahu persisnya, nanti salah angka lagi. Tapi yang pasti jumlah piutang Waskita adalah seperti yang di atas tadi," sebutnya.

Sementara itu, PT Hutama Karya (Persero) yang terdaftar sebagai perusahaan yang memiliki piutang atas Pemprov Riau. Saat dikonfirmasi, pihak PT Hutama Karya sendiri membantah kalau Pemprov Riau mempunyai hutang.

"Setelah saya cek data-datanya, Hutama Karya tidak mempunyai kontrak kerja dengan Pemprov Riau. Sehingga Pemprov Riau tidak mempunyai hutang terhadap Hutama Karya," kata Alfa Jaga Rachmady sebagai Head of Corporate Communication PT Hutama Karya.

Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) dan PT Istaka Karya yang juga kontraktor yang mempunyai piutang terhadap Pemprov Riau, saat dikonfirmasi. Pihak perusahaan tidak bisa memberikan komentar dengan alasan Humas perusahaan keluar kota.

Sebagaimana diketahui, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman telah memasukan dana eskalasi dalam APBD Riau Tahun 2015 kurang lebih nilainya Rp 200 miliar untuk membayar hutang Pemprov Riau ke sejumlah kontraktor BUMN dalam mengerjakan proyek di Riau.