JAKARTA : Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Markas Besar Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, menyampaikan bahwa pengusaha hutan dan kepala daerah yang ada di Provinsi Riau tidak memiliki kepedulian terhadap hutan.

Penyampaikan itu merupakan kekesalan Kabareskrim Mabes Polri terhadap para pengusaha hutan dan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kekesalan Kabareskrim Suhardi diungkapkan dalam rapat bersama mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau.

Khususnya menghadapi kemungkinan terjadinya Karhutla pada pertengahan atau akhir Februari 2015, yang digelar di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Rapat ini dipimpin langsung Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya didampingi Pelaksana Tugas Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman dan Kabareskrim Suhardi Alius.

Hadir pula para bupati/walikota se-Riau, pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan, beberapa kepala dinas/badan dari Riau, seperti Kadis Kehutanan Irwan Effendi.

Kemudian Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah M Yafiz, Kepala Inspektorat M Latif, Kepala Badan Lingkungan Hidup Yulwiriati serta para pengusaha sektor kehutanan dan perkebunan di Riau.

"Banyak sekali pembiaran yang dilakukan para pemerintah daerah dan pengusaha. Mohon maaf nih saya jujur saja. Saya menyelidik untuk tegakkan hukum, tetapi tidak ada kerjasama dan dikelola dengan benar," ujar Kabareskrim Suhardi dengan nada tinggi.

Kabareskrim mengutarakan, kabupaten/kota dalam pengawasan tidak konsisten dalam memberikan izin pengelolaan hutan. Selain itu, kepala dinas dan para perusahaan juga bermain kotor di belakang pemerintah.

"Janganlah Bapak menikmati keuntungan tapi tidak menjaga. Terus peran bupati, kepala daerah juga harus memberdayakan masyarakat dengan benar dalam mengelola hutan," ketus Kabareskrim seperti dilansir detikcom.

Sementara itu, Menteri LH dan Kehutanan Siti Nurbaya berjanji akan memberantas mafia hutan. "Pasti akan memberantas itu semua, penegakan hukum yang adil tak boleh gentar," katanya.

Menteri Siti mengungkapkan, dalam memberantasnya pihaknya meminta kepada seluruh kepala daerah memberikan pengawasan. Selain itu, pihaknya akan terus melakukan negosiasi kepada seluruh pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini.

(rdk/adi)