JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah menjaga integritas dan wibawa pemerintahan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo sendiri tak segan-segan memberikan sanksi kepada kepala daerah bermasalah.

Hal itu diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo melihat banyak kepala daerah yang akhir-akhir ini operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami akan mengambil sikap tegas terhadap kejadian-kejadian tersebut, pemecatan dari jabatan, semua sudah diatur sesuai dengan tahapan proses hukum,” kata Hadi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/8/17).

Hadi pun mengingatkan agar kepala daerah jangan mengulang kejadian OTT yang berulang kali terjadi. Dia pun meminta agar kepala daerah untuk menjaga integritas dan komitmen di dalam memerangi tindak pidana korupsi.

"Untuk kasus OTT kita tunggu proses hukumnya. Kita belum mendapat informasi. Kemendagri menunggu laporan dari penyidik KPK," tegasnya.

Hal ini disampaikannya, menanggapi sejumlah kasus dugaan suap dan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pejabat daerah.

Terakhir, KPK mengungkap kasus dugaan suap dengan tersangka Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Moch Arief Wicaksono, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono, serta Komisaris PT ENK, Hendarwan Maruszaman.