JAKARTA - Maskapai penerbangan Lion Air tak pernah berhenti dari pemberitaan. Mulai dari aksi ekspansi bisnisnya yang mencuri perhatian, sampai layanan buruk yang membuat ribuan penumpangnya kecewa dan marah.

Meski sejak lama punya sederet catatan buruk soal layanan pada penumpang, Kementerian Perhubungan tidak memberikan sanksi tegas. Bahkan, Kemenhub sempat dituding pasang badan terhadap kesalahan Lion Air.

Sehingga memunculkan asumsi tak berdayanya pemerintah pada Lion Air yang notabene menjadi penguasa penerbangan domestik dan tercatat sebagai maskapai paling banyak mengangkut penumpang.

Apakah benar demikian? Mantan pejabat BUMN yang enggan disebutkan namanya membeberkan, maskapai Lion Air sejak dulu sudah seenaknya. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan tidak berani melawan maskapai milik Rusdi Kirana itu.

Itu tergambar dari keputusan Kementerian Perhubungan menyerahkan pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma pada Lion Air. Saat itu, kata dia, Kementerian BUMN 'dipaksa' menyerahkan pengelolaan bandara ini kepada Lion Air.

"Saya waktu menjabat harus berebut dan bertahan agar Halim tidak diserahkan ke Lion Air. Tapi saya malah dipanggil Kemenhub minta bandaranya dikasih dari AP II ke Lion Air," cerita pejabat tersebut.

Dia merasa heran dengan kejadian itu. Dia juga heran Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tak berkutik pada Lion Air dan menuruti permintaan pengelolaan Bandara Halim.

"Pak Jonan pemberani kok jadi takut sama Lion Air. Saya dulu sudah mengalami betul waktu saya menjabat di BUMN. Lion itu kelas satu dan kita (pejabat BUMN) kelas dua di depan Lion," tegasnya.

Ketidakberanian Kementerian Perhubungan membuat Lion Air seenaknya seolah mampu 'mengatur' pemerintah dengan mengeluarkan berbagai macam isu. "Mereka seenaknya katanya mau lari ke Malaysia, selalu bikin isu. Tapi tidak lari juga. Mau bikin bandara sendiri, itu tidak pernah terjadi," tutupnya.