JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (mendagri), Tjahjo Kumolo kembali menegaskan kesiapan pemerintah menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung serentak pada Desember 2015. Kesiapan tersebut salah satunya termasuk anggaran untuk daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada.

Menurut politisi PDIP itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) saat ini tengah menyiapkan payung hukum yang memperbolehkan daerah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Daerah yang dimajukan Pilkadanya, tentu ada yang belum siap anggarannya. Dengan payung hukum itu, dia bisa menggunakan perubahan APBD atau bisa pos-pos lain yang bisa dipertanggungjawabkan," kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (15/4/25).

Dari 273 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada, tambahnya, 8 daerah di antaranya menarik diri karena anggarannya tidak siap.

"Pada prinsipnya, pemerintah pusat wajib membantu. Salah satu opsinya, berbentuk dana hibah dan saat ini pemerintah bersama legislatif tengah mengkaji payung hukumnya," sebutnya.

Secara teknis, lanjut mantan Sekjen PDIP tersebut, dalam bulan ini pemerintah, KPU, didukung Kepolisian, dan legislatif juga berencana mengadakan pertemuan untuk membahas teknis pelaksanaan pilkada 2015. Di mana kesiapan ungkapnya, justru datang dari para calon yang akan berpartisipasi, sementara jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak politiknya masih rendah.

"Sekarang kita kembalikan kepada calon independen yang harus memenuhi syarat, termasuk parpol harus mengajukan calon sesuai dengan harapan rakyat, agar partisipasi politik rakyat bisa maksimal memilih calon pemimpinnya di daerah," ujarnya.