• Home
  • Nasional
  • Menteri Tjahjo Kembali Ingatkan Kepala Daerah Dalam Mengelola APBD

Menteri Tjahjo Kembali Ingatkan Kepala Daerah Dalam Mengelola APBD

Hadi Pramono Jumat, 27 Oktober 2017 21:14 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, ke depan jangan lagi ada kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT). 

Pemerintah sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum. Bahkan Presiden Jokowi juga telah memperingatkan para kepala daerah, hati-hati dalam mengelola dan menggunakan anggaran.

"Ternyata baru saja ada OTT baru tapi kasus lama. Pada hal sudah diingatan lakukan penggunaan anggaran yang bertanggungjawab guna optimalisasi pembangunan di segala bidang," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (27/10/17).

Tidak hanya itu, kata politisi PDIP itu, Presiden Jokowi tidak bosan mengingatkan, seluruh aparatur sipil negara untuk bekerja tanpa meminta imbalan. 

Tjahjo pun berharap, ke depannya tidak terjadi lagi ada OTT terhadap kepala daerah atau aparatur sipil negara. Tjahjo juga menekankan, pentingnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pusat dengan pemerintah daerah.

Karena koordinasi itu sangat penting, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah pusat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh jajaran pemerintahan sampai tingkat terbawah.

"Ini sangat penting karena terkait dengan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Khususnya, untuk memastikan bahwa seluruh Pemda mendukung terwujudnya kemudahan berusaha di daerah" ujarnya.

Lebih lanjut Tjahjo mengatakan, kemudahan dalam berusaha merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 

Maka dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha, Pemda wajib mendukung peningkatan penyediaan infrastruktur ekonomi. Pemda juga wajib melakukan deregulasi produk hukum daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

"Kementrian Dalam Negeri sendiri telah membatalkan 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta 3.032 Perda dan peraturan kepala daerah sebagai wujud pelaksanaan deregulasi produk hukum daerah," jelasnya.

Tidak lupa Tjahjo juga menyampaikan apresiasi kepada para gubernur, bupati, walikota yang telah melaporkan mengenai persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2018. 

Seperti diketahui, komisi pemilihan telah menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara pilkada yakni pada 27 Juli 2018. Kata Tjahjo, ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam pelaksanaan pilkada serentak pada 2018.

"Ada beberapa potensi permasalahan yakni sengketa pasangan calon, validitas data pemilih, penyelesaian e-KTP, hoax, SARA, money politik, netralitas penyelenggara, politisasi dan netralitas ASN, petugas TPS, perselisihan hasil Pilkada di MK, oknum aparat keamanan yang tidak netral," ungkapnya.

(rdk/rtc)
Tags KorupsiMendagri
Komentar