JAKARTA - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dikhawatirkan membuat seluruh partai politik tidak dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada Desember 2015.

Hal ini disebabkan dalam PKPU itu disebut bahwa bila ada partai bersengketa, maka penentuan yang berhak ikut pilkada mengacu pada surat keputusan Menkumham.

Namun, apabila SK Menkumham tersebut diajukan ke pengadilan, maka acuannya adalah putusan inkracht dari pengadilan.

"Jadi, bisa saja hanya diikuti oleh peserta calon Independen yang mempunyai cukup dukungan dalam pilkada," kata Ketua DPP Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (8/5/15).

Poempida menyebutkan, pilkada adalah ranah politik yang selalu memunculkan konflik dan perbedaan. Sehingga, bila kemudian peraturan di atas diimplementasikan akan berpotensi banyak tuntutan di PTUN menggugat SK Kemkumham masing-masing partai.

"Hal ini sangat dapat terjadi di saat ada calon peserta pilkada yang kecewa tidak diusung oleh partainya," katanya.

Setiap gugatan PTUN terhadap SK Menkumham, lanjutnya, akan dianggap sebagai suatu persengketaan. Padahal, sebutnya, semua tahu betapa murah dan mudahnya mengajukan gugatan di PTUN. 

Untuk itulah Poempida mengingatkan kembali, bahwa di dalam konstitusi, pilkada itu bukan Pemilu. Oleh sebab itu, secara yuridis pilkada tidak dikelompokan ke dalam pasal tentang pemilu.

"Sedangkan dalam konteks pilkada, KPU hanyalah sebagai PLT. Sehingga PKPU tentang Pilkada tidak boleh melahirkan norma baru seperti halnya PKPU tentang pemilu," ungkapnya.

Menurutnya, acuan PKPU haruslah secara murni sesuai dengan UU Pilkada dan UU Parpol, Yakni Kepengurusan yang mendapat pengesahan Pemerintah. Proses peradilan tetap berjalan tanpa harus menghambat pelaksanaan SK tersebut sebagaimana bunyi Pasal 67 Ayat (1) UU PTUN nya.

"Ini ditujukan agar terjadi kepastian hukum berbasis referensi hukum yang jelas dan terang benderang," ujarnya.